This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Qulub, Tathmainul (2022) Tinjauan fikih siyasah terhadap tugas kepala desa dalam pemberdayaan karang taruna berdasarkan permensos nomor 25 pasal 38 tahun 2019 tentang karang taruna di desa Pelemwatu kec. Menganti kab. Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![]() |
Text
Tathmainul Qulub_C95216147.pdf Download (4MB) |
Abstract
Skripsi ini merupakan hasil penelitian empiris yang berjudul ‘’Tinjuan Fikih Siyasah Terhadap Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 tentang Karang taruna di Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik.’’ yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik, bagaimana Tinjuan Fikih Siyasah Terhadap Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019di Desa Palemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Karang Taruna Berdasarkan Permensos Nomor 25 Pasal 38 Tahun 2019 tentang Karang taruna di Desa Pelemwatu Kec. Menganti Kab. Gresik. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pembinaan oleh Kepala Desa yang diamanatkan dalam peraturan mentri sosial, nyaris tidak pernah dilaksanakan, tidak mendapatkan support baik secara moril maupun finansial terkait anggaran untuk Karang Taruna di Desa Palemwatu, Kecamatan Manganti Kabupaten Gresik, sehingga tidak dilaksanakannya program-program Karang Taruna dalam hal pemberdayaan masyarakat sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan. Konsep pemimpin dalam garis pusat hingga tingkat desa yakni Kepala Desa saat ini tidak jauh berbeda dengan konteks Imamah pada saat zaman kenabian dahulu, untuk melaksanakan Pemerintahan dan menjalankan kepemimpinan umat dengan baik. Untuk melaksanakan pemerintahan, Allah swt memberikan petunjuk dan bimbingan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi hal ini tidak dimaksudkan sebagai objek yang baku, karena Allah lebih banyak memberikan garis-garis besarnya saja melalui Alquran dan Sunnah Nabi. Sehingga disini tugas manusia harus dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap garis garis besar tersebut agar dapat diterapkan dalam masyarakat Islam sesuai tuntutan zaman yang berkembang. Berdasarkan dari paparan di atas, maka disarankan Pemerintahan tingkat Desa seharusnya menjalankan amanah Peraturan Mentri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 Pasal 38 ayat (1) huruf e bahwa pembina umum karang taruna ditingkat desa atau kelurahana adalah kepada desa atau lurah yang memiliki fungsi sebagaimana ayat (2) nya huruf e melakukan pembinaan umum desa dan memfasilitasi karang taruna di desa.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Fikih > Fikih Siyasah Kepala Desa |
||||||||
Keywords: | karang taruna | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
Depositing User: | Tathmainul Qulub | ||||||||
Date Deposited: | 15 Nov 2022 03:20 | ||||||||
Last Modified: | 15 Nov 2022 03:20 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/58031 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |