Pandangan kepala KUA Candi Sidoarjo terhadap eksistensi P3N dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Bustomi, Anas (2022) Pandangan kepala KUA Candi Sidoarjo terhadap eksistensi P3N dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatat nikah (P3N). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Anas Bustomi_C71218042.pdf
Download (8MB)

Abstract

Penelitian Skripsi ini dengan judul “Pandangan Kepala KUA Candi Sidoarjo Terhadap Eksistensi P3N Dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan P3N”. Rumusan permasalah yang diangkat sebagai berikut, 1) Bagaimana pandangan Kepala KUA terkait peran Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo. 2) Bagaimana analisis pandangan Kepala KUA Kec. Candi Kab. Sidoarjo terkait Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian hukum empiris yang berorientasi pada data (lapangan) dan jenis pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan datanya dilakukan dengan dua teknik wawancara dan dokumentasi. Lalu setelah data-data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang pertama, Kepala KUA Kecamatan Candi berpendapat bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sangat penting dalam membantu masyarakat dan KUA sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dapat menjadi mediator (menjembatani) antara masyarakat dengan KUA. Mengingat sudah menjadi kebiasaan yang melekat sejak lama menggunakan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA. Adanya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang membantu masyarakat mendaftarkan kehendak nikah/rujuk ke KUA secara tidak langsung membantu mengawasi pencatatan perkawinan agar tertib aturan hukum yang berlaku. Kedua, secara yuridis pendapat Kepala KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan aturan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan P3N karena sudah tidak berlaku lagi di wilayah KUA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo meskipun mayoritas masyakarat candi masih membutuhkan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Akan tetapi, melihat peran modin yang sangat berjasa dalam membantu masyarakat dalam mengurus berkas kehendak nikah/rujuk ke KUA serta sudah menjadi kebiasaan yang melekat sejak lama. Maka, modin berhak ditugaskan kembali menjadi Pembantu PPN (P3N/P4). Sehingga P3N masih memiliki peran yang sangat eksis dalam masyarakat Kecamatan Candi. Dari kesimpulan di atas, maka ada saran yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu terhadap instansi Pemerintah yang membuat regulasi tersebut melakukan pengkajian ulang peraturan terkait jabatan P3N. Karna agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan agar terciptanya tupoksi P3N.