Analisis hukum Islam terhadap pasal 10 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual mengenai pemaksaan perkawinan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulana, Akmal (2022) Analisis hukum Islam terhadap pasal 10 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual mengenai pemaksaan perkawinan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Akmal Maulana_C71218035.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pengaturan pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemaksaan perkawinan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yang teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Undang undang, buku, jurnal, kitab dan karya tulis ilmiah lainnya. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 10 UUTPKS menerangkan pemaksaan perkawinan sebagai suatu tindakan memaksa yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dengan melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan maupun tekanan psikis lainnya kepada orang yang dibawah kekuasaannya untuk melakukan perkawinan dan yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan: perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Sedangkan, jika dianalisis menggunakan hukum Islam, yaitu pendapat ulama fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam maka ditemukan kesesuaian dan juga ketidak sesuaian. Ketidak sesuaian ini terutama jika kita mengacu pada konsep wali mujbir dalam sebagian pendapat mazhab fikih klasik seperti mazhab Sha>fi’i yang mengatakan bahwa gadis boleh dipaksa untuk kawin. Akan tetapi secara umum terdapat kesesuaian, terutama jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan sebagian ulama mazhab lainnya yang mengatakan bahwa persetujuan mempelai harus benar-benar diperhitungkan dalam sebuah perkawinan. Sebagai saran, diperlukan adanya langkah tindak lanjut dari pemerintah dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar kehadiran UUTPKS dapat di implementasikan secara efektif dan dapat mencegah serta menuntaskan permasalahan kekerasan seksual di Indonesia yang masih marak terjadi dan bagi masyarakat hendaknya tidak lagi memiliki pemahaman bahwa orang tua berhak untuk melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anak ataupun orang yang berada di bawah kekuasaan mereka dengan tanpa mempertimbangkan dampaknya secara lebih lanjut.