Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Irnawati, Agnes nur (2023) Analisis hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Agnes Nur Irnawati_C02219001 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Terhadap Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Pada Usaha Penggorengan Kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang". Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaanpertanyaan berikut : 1) Bagaimana dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Desa Kertorejo, Kabupaten Jombang? 2) Bagaimana analisis Hukum islam dan Undang - Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk,Desa Kertorejo, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang? Metode yang digunakan penulis yakni penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan. Pengumpulan data obyek nya dilakukan dengan mencari berbagai informasi pustaka. Serta pengumpulan data-data lapangan dilakukan dengan mengaplikasikan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu melakukan penganalisaan dengan memakai metode analisis deskripif kualitatif. Dengan cara membahas data-data yang telah terkumpul dari teknik library research mengenai dampak kenaikan harga minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang, kemudian dianalisis berdasarkan teori Tas’īr dan Undang - Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Setelah dilakukan observasi mendalam, diperoleh kesimpulan bahwa praktik harga kenaikan minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Dusun Patuk, Kabupaten Jombang yaitu adanya ketidaksesuaian permintaan dan penawaran yang terjadi atas pembelian dan penjualan minyak goreng. Berdasarkan konsep Tas’īr yang terjadi atas penerapan harga oleh pemerintah dinilai masih terdapat pro dan kontra. Namun, dapat disimpulkan bahwa konsep Tas’īr ini memang tidak tercantum dengan jelas di dalam hukum Islam. Meski demikian, konsep teori Tas’īr ini diperbolehkan asal sesuai syariat dan unsur yang memenuhi. Berdasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat hak dan asas yang telah cacat oleh pihak pelaku usaha minyak goreng. Perihal tersebut, pak Syamsul selaku konsumen pengguna minyak goreng serta pemilik usaha penggorengan kerupuk mendapati ketidaknyamanan atas hal kekeliruan jenis minyak goreng yang dijual oleh oknum pelaku usaha akibat dampak dari urgensi kenaikan harga minyak goreng pada saat itu. Dengan demikian penulis memberikan beberapa masukan. Pertama, pda praktik harga kenaikan minyak goreng pada usaha penggorengan kerupuk di Kabupaten Jombang hendaknya kebijakan pemerintah diperbaiki lagi dengan menyesuaikan antara permintaan dan penawaran barang minyak goreng. Kedua, bagi konsumen pengguna minyak goreng agar dapat lebih waspada ketika melakukan pemesanan barang, sehingga tidak akan ada dampak negatif yang menimpa pemakai produk.