Analisis hukum Islam terhadap Fatwa Bahtsul Masail PP Al Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri tentang pemidanaan pelaku nikah siri

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sabrina, Ririn (2022) Analisis hukum Islam terhadap Fatwa Bahtsul Masail PP Al Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri tentang pemidanaan pelaku nikah siri. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ririn Sabrina_C01216040 ok.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Bahtsul Masail PP Al Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri Tentang Pemidanaan Pelaku Nikah Siri". Penelitian ini adalah menjawab pertanyaan bagaimana Bagaimana Fatwa Bahtsul Masail Pondok Pesantren. Al-Falah Ploso Mojo Kab. Kediri tentang pemidanaan pelaku nikah siri? Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Bahtsul Masail Pondok Pesantren. Al- Falah Ploso Mojo Kab. Kediri tentang pemidanaan pelaku nikah siri? Jenis Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah jenis Penelitian Normatif dengan mengunpulkan sumber data yang dilakukan oleh penulis dengan cara studi pustaka dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya data dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis data dan ditarik kesimpulan yang generalis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Rancangan Undang-Undang yang diterbitkan oleh Peradilan Agama tentang pemidanan pernikahan siri yang dijelaskan dalam pasal 143 RUU dalam bidang perkawinan ini memberikan maslahat untuk menjaga hak-haknya istri dan seorang anak. Keberadaan RUU ini memperoleh tanggapan dari Ulama yang diketahui bahwa nikah siri Sah apabila telah dipenuhi syarat dan rukun oleh kedua belah pihak. Bahkan menurut pendapat dari hasil bahtsul matsail PP Al Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri membantah Rancangan Undang-Undang tersebut, mereka tidak sepakat adanya peraturan perundang-undangan tersebut karena kemaslahatan itu mendatangkan manfaat dan mencegah kemudhorotan, dilihat dari Undang-Undang tersebut hanya menjaga kemaslahatan untuk istri dan anak tetapi mengabaikan hak suami. Sehingga itu menjadi dasar. karena syarat sah pernikahan itu dapat dilaksanakan dan dapat dianggap sah apabila setiap rukun maupun syaratnya terpenuhi secara keseluruhan, maka pernikahan tersebut bisa sah dan juga suami memiliki hak istri lebih dari satu yang penting diantara keduanya bisa adil sehingga nikah siri itu tetap diperbolehkan, bagi kaum perempuan untuk dapat mempertimbangkan lagi jika memiliki niat melakukan pernikahan siri, karena banyak dampak negative dari pernikahan siri, seperti dampak negative terhadap keperdataan istri dan anak jika terjadi perceraian. Dari hasil peelitian ini, penulis meyarankan agar para perempuan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan menikah siri, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa nikah siri sah secara aturan agama akan tetapi berpotensi menyulitkan pengurusan administrasi dan juga akan merugikan istri dan anak karena tidak bisa menuntut hak kepada suami karena tidak ada bukti tertulis seperti akta nikah, buku nikah, kartu keluarga dan lain-lain.