Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan akad Murabahah bi al Wakalah dalam jual beli tangguh handphone di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aristawati, Retno Ika (2023) Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap penerapan akad Murabahah bi al Wakalah dalam jual beli tangguh handphone di Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Retno Ika Aristawati_C92217172 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini akan menguraikan tentang praktik jual beli tangguh yang dalam praktiknya penulis menilai bahwa jual beli ini tidak berjalan sesuai kesepakatan karena saat akad masih berjalan terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan dan mengubah isi kesepakatan secara sepihak. Dari permasalahan tersebut maka penulis menarik suatu rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana praktik jual beli tangguh handphone di Desa Kureksari dan bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murābahah terhadap jual beli tangguh di Desa Kureksari. Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data-data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang didapatkan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir induktif, yaitu fakta-fakta yang telah dikumpulkan akan dikaitkan dengan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI untuk dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, praktik jual beli tangguh handphone ini menggunakan akad murābahah bi al-wakālah yang dilakukan secara lisan. Perjanjian hanya berisi tentang harga barang dan angsuran, tidak memuat tentang batas waktu pelunasan. Saat masa angsuran masih berjalan, pembeli melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan mengubah isi perjanjian secara sepihak. Kedua, berdasarkan hukum Islam permasalahan ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli murābahah bi al-wakālah karena pembeli melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati dan mengubah perjanjian secara sepihak. Hal ini menimbulkan ketidakridhaan dari penjual karena telah dirugikan dalam transaksi ini sehingga menjadikan akad tersebut menjadi fasid (rusak). Praktik ini juga tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah pada pasal 1 ayat 7 yang mana pembayaran atas barang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan serta pasal 5 ayat 1 yaitu tidak dibenarkan menunda pembayaran apabila memiliki kemampuan. Namun dalam praktiknya pembeli tidak membayar angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati serta menunda-nunda padahal memiliki kemampuan. Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran dalam melakukan jual beli terutama apabila pembayaran dilakukan secara tidak tunai, kepada penjual sebaiknya tidak hanya berpatokan pada rasa percaya tetapi perlu ada perjanjian secara tertulis untuk menghindari perselisihan di masa mendatang. Dan untuk pembeli, sebaiknya memenuhi kewajiban untuk mengangsur harga barang sesuai kesepakatan serta melakukan musyawarah apabila ingin mengubah perjanjian yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.