Kewenangan presiden dalam penetapan status darurat pada masa pandemi covid-19

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Cahyono, Alim (2022) Kewenangan presiden dalam penetapan status darurat pada masa pandemi covid-19. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Alim Cahyono_02040421021.pdf
Download (2MB)

Abstract

Indonesia memiliki dua model hukum yang digunakan dalam menghadapi kedaruratan, dari dua pasal ini menimbulkan implikasi berbeda, dengan demikian tesis mengangkat dua rumusan masalah, Bagaimana kewenangan Presiden dalam menetapkan status darurat pada pada masa pandemi Covid-19 dan Apakah penetapan status darurat pada masa pandemi Covid-19 dapat dilandaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Kemuadian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif dengan bahan hukum bersumber dari perundang-undangan yang berlaku. Semua bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskripstif. Hasil penelitian ini pengaturan kedaruratan kewenangan Presiden dalam UUD 1945 diwakili oleh frasa “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD 1945 dan frasa “kegentingan memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945. Keduanya memiliki karakter dan implikasi berbeda baik terhadap kekuasaan yang dihasilkan maupun mekanisme pengawasan dalam menghadapi pandemi Covid-19 berbeda, di mana seharusnya menggunakan Pasal 12 UUD 1945 sebagai pintu masuk penetapan keadaan darurat dalam menghadapi Covid-19. Penetapan keadaan darurat kedepannya apabila terjadi darurat sipil maka pintu masuk penetapan keadaan darurat harus berdasarkan pasal 12 UUD 1945 dengan penggunaan pasal 12 ini maka dapat di terapkan hukum tata negara darurat sebagai skema hukum kedaruratan yang dipilih Indonesia dalam menghadapi Covid-19.