Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap hambatan pengangkatan guru honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan PP no 56 tahun 2012

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kurniawan, Rifki Dwi (2023) Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap hambatan pengangkatan guru honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan PP no 56 tahun 2012. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Rifki Dwi Kurniawan_C94218102.pdf Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini adalah merupakan penelitian normatif dengan judul “ Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap hambatan Pengangkatan Guru Honorer K2 Menjadi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 56 Tahun 2012. Skripsi ini ditulis untuk menjawab dua pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimana Implementasi PP No 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Guru Honorer K-2, 2)Bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah Dusturiyah Terkait PP No 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Guru Honorer K-2.Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang berupa : Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP No 56 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, PANRB No 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan BKN No 14 Tahun 2018 Tentang Petujuk Tejnis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan arya tulis lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan pengangkatan guru honorer menjadi K2 menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan PP No 56 Tahun 2012 ini dari segi normatif disebabkan karena ketidak adanya koherensi dengan peraturan yang lain dan juga kurangnya materi muatan dalam peraturan yang baru maupun pada peraturan peralihannya. Seperti yang diketahui bahwa dalam peraturan perundang-undangan apabila tidak diketahui kejelasan dalam suatu Peraturan perundang-undangan maka dapat diketahui pada peraturan peralihannya yakni dalam hal ini PANRB No 27 Tahun 2021 dan juga Peraturan BKN No 14 Tahun 2018. Kepastian dan perlindungan hukum merupakan aspek yang yang paling penting dalam negara hukum. Terciptanya suatu keadilan, ketertiban dalam bermasyarakat dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya adalah impian dari semua negara. HAM adalah suatu konsep dasar dari sebuah kerangka fikiran yang menjadi acuan dalam mencapai ketertiban masyarakat yang seadil-adilnya.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Kurniawan, Rifki Dwi rkurniawan407@gmail.com C94218102
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Handoko, Priyo priyo@uinsby.ac.id 196602122007011049
Subjects:	Hukum Islam Hukum Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Fiqh siyasah dusturiyah; hambatan pengangkatan guru honorer; K2; pegawai negeri sipil
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	rifki dwi kurniawan
Date Deposited:	30 Mar 2023 07:01
Last Modified:	30 Mar 2023 07:01
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/61439

Actions (login required)

View Item