Konsep ghanimah perspektif Buya Hamka

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Al Ubaidi, Jawahirul Ahmad (2023) Konsep ghanimah perspektif Buya Hamka. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Jawahirul Ahmad Al Ubaidi_E93219093 ok.pdf
Download (10MB)

Abstract

Adanya penelitian ini dikarenakan maraknya fenomena ghulul atau penyembunyian terhadap harta bantuan ketika akan didistribusikan. Selain itu, kurangnya perhatian pemerintah kepada anak yatim pun sangat berbanding terbalik dengan konstitusi negara. Sejatinya, petunjuk untuk mencegah kedua fenomena diatas sudah ada dalam al-Qur’an. Ketika melihat konteksnya, konsep ghanimah dan pembagiannya dapat menjadi acuan dalam mencegah terjadinya kedua fenomena tersebut. Akan tetapi, petunjuk yang ada dalam al-Qur’an masih memerlukan penjelasan yang sesuai dengan keadaan lingkungan, khususnya di Nusantara. Kemudian penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah, diantaranya ialah bagaimana konsep ghanimah prespektif buya hamka dan bagaimana bentuk implementasinya terhadap kehidupan sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dan berjenis kualitatif yang objek kajiannya ialah tafsir al-Azhar dan beberapa literasi lainnya. Kemudian metode yang digunakan ialah tematik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis kebahasaan yang diharapkan mampu mendapatkan penjelasan lebih terkait makna pada lafaz yang akan dicari. Sehingga penelitian ini akan mencoba mengimplementasikan konsep Buya Hamka dalam mencegah adanya perilaku perbuatan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini ialah pertama, Buya Hamka memberikan penjelasan bahwa ghanimah memiliki 5 macam bentuk, yakni al-ghanimah itu sendiri, al-Fay’u, al-Anfal, al-Salbu, dan al-Safiyyu. Kemudian untuk bagian al-Safiyyu, Hamka beranggapan bahwa bagian tersebut sudah seharusnya ada untuk seorang pemimpin negara. Kedua, Hamka juga memberikan perhatian penting terhadap fenomena ghulul atau korupsi dalam beberapa birokrasi pemerintahan. Karena banyak lapisan masyarakat yang terganggu kesejahteraannya, tak terkecuali anak yatim. Baginya, kasus tersebut harus dicegah dengan cara duniawi dan ukhrawi. Lebih dari itu, saat ini pemerintah juga dirasa kurang perhatian terhadap keberadaan dan kehidupan anak yatim. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa kehidupan dan masa depan anak yatim akan ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, Hamka beranggapan bahwa, jika peran keluarga terdekat dan juga pemerintahan sangat berperngaruh dalam kehidupan dan nasib anak yatim. Jika, pemerintahan tidak bisa merawat, sebaiknya diserahkan kepada pihak selain kerabat yang bisa mengasuhnya. Sehingga kehidupan mereka akan tetap terjamin dan mereka tidak akan kehilangan masa depannya.