Tinjauan fiqh siyasah dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengenai pengisian kekosongan jabatan struktural pada jabatan organisasi perangkat daerah kabupaten

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hasnia, Nisrina (2023) Tinjauan fiqh siyasah dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengenai pengisian kekosongan jabatan struktural pada jabatan organisasi perangkat daerah kabupaten. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nisrina Hasnia_C04219031.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang “Tinjauan Fiqh Siyasah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengenai Pengisian Kekosongan Jabatan Struktural pada Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo”. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu : Pertama, Bagaimana persyaratan dan kriteria pengisian jabatan Struktural Organisasi Perangkat Daerah yang kosong di Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016? Kedua, Bagaimana persyaratan dan kriteria pengisian jabatan Struktural Organisasi Perangkat Daerah yang kosong di Kabupaten Sidoarjo menurut fiqh siyasah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang menggunakan kaidah atau norma hukum yang tidak tertulis dalam artian nyata untuk membahas bagaimana hukum itu beroperasi langsung di lingkungan masyarakat. Pada pengelolahan datanya penelitian ini menggunakan pengolahan data secara kualitatif dimana menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam yakni fiqh siyasah. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, Pertama, pengisian kekosongan jabatan struktural perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo telah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang tercantum dalam pasal 98, pasal 99 dan pasal 100. Hal serupa mengenai mekanisme dan persyaratan dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permenpan-RB No. 15 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pemerintah Secara Publik. Kedua, dalam fiqh siyasah pengisian kekosongan jabatan perangkat daerah akan lebih baiknya menggunakan dua mekanisme, yaitu pengangkatan pemimpin dilakukan melalui lembaga pemilihan Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd. dan pemimpin diangkat melalui pemimpin yang masih berkuasa. Berdasarkan hasil pembahasan dari pokok masalah yang dianalisis penulis, maka penulis berharap nantinya tidak ada lagi kasus mengenai kekosongan jabatan struktural yang mengalami kekosongan jabatan. Dan berharap semoga penelitian ini dapat berguna untuk mengisi kekosongan jabatan perangkah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.