Eksistensi surat edaran satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 pada masa transisi Covid-19 dalam sistem perundang-undangan di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wahyuningtyas, Adelia (2023) Eksistensi surat edaran satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 pada masa transisi Covid-19 dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Adelia Wahyuningtyas_02040421003.pdf
Download (2MB)

Abstract

Pada tesis ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, kemudian di analisis dengan teknik yang bersifat deskriptif analisis melalui pola pikir deduktif. Pada tesis ini teori yang digunakan adalah teori peraturan perundang-undangan, teori peraturan kebijakan, teori kewenangan dan teori hukum tata negara darurat. Pada tesis ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif/perbandingan (comparative approach).Pada tesis ini mengkaji bahwasannya dari awal masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 lalu Presiden Jokowi belum menyatakan status kedaruratan secara resmi yang merujuk pada Pasal 12 UUD 1945, Negara Indonesia hanya merujuk Pasal 22 UUD 1945. Pemerintah Indonesia menafsirkan bahwa (Corona Virus Disease 2019) Covid-19 bukan merupakan kedaruratan yang disebabkan oleh gangguan keamanan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaktivasian keadaan darurat yang merujuk pada Pasal 12 UUD 1945 (kedaruratan secara konstitusional). Dapat disimpulkan bahwa keadaan darurat pada masa pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia adalah keadaan darurat biasa, bukan keadaan darurat dalam arti state of emergency. Karena dengan tidak adanya pengaktivasian dari Pasal 12 UUD 1945, maka rezim hukum yang berlaku adalah hukum dalam keadaan normal dan tidak diperbolehkan adanya penyimpangan terhadap konstitusi (UUD 1945) meskipun sudah ada pendeklarasian masa transisi Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19 muncullah lembaga ad hoc yaitu Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang mengeluarkan sebuah produk hukum yaitu Surat Edaran, yang mana sepak terjang lembaga ad hoctelah bersentuhan dengan kewenangan dan tugas lembaga-lembaga konvensional, sehingga melahirkan persepsi yang berbeda pada pandangan masyarakat. Dalam Surat Edaran tersebut ada beberapa hal yang memiliki masalah fungsional dikarenakan adanya penyelewengan dari konstitusi dan memuat materi yang sama dengan Surat Edaran maupun Peraturan yang dikeluarkan oleh institusi lain. Hal ini menimbulkan polemik di mata masyarakat karena Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai lembaga negara ad hoc yang kewenangannya bersentuhan dengan kewenangan lembaga negara konvensional. Hal inilah yang menimbulkan efek samping dari produk hukum, yaitu adanya obesitas peraturan dan rawan terjadinya benturan peraturan.