Tinjauan yuridis terhadap surat keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP434.013/2021 tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Sampang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulany, Redi Rifky (2023) Tinjauan yuridis terhadap surat keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP434.013/2021 tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Sampang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Redi Rifky Maulany_C94218101_OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Tinjauan yuridis terhadap surat keputusan bupati sampang nomor 188.45/272/kep434.013/2021 tentang pemilihan kepala desa di kabupaten sampang, Dengan rumusan masalah yang diangkat, pertama Bagaimana tinjauan yuridis terhadap surat keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP434.013/2021 tentang pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang, kedua Bagaimana dampak dari surat keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP434.013/2021 terhadap hak-hak demokrasi di Kabupaten Sampang. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis-normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach) dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang ada hubungannya dengan isu yang menjadi objek penelitian skripsi ini serta menghubungkan pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum Hasil penelitian ini menunjukkan kedudukan Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP434.013/2021 terkait penundaan pemilihan kepala desa pada tahun 2025 yang tidak dibenarkan menurut hukum karena bertentangan dengan Peraturan menteri dalam negeri terkait pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa di masa pandemi. Hal ini tertuang pada Keputusan Bupati Bagian kesatu bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten sampang dilaksanakan pada tahun 2025 yang diikuti oleh 180 desa dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bupati ini. kemudian hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kewenangan menunda pilkades itu bukan kewenangan bupati tetapi kewenangan menteri sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 pasal 57 ayat 2 sebagai pelaksana dari pada Undang-undang desa. Penundaan pelaksanaan Pilkades dinilai telah merampas hak politik untuk memilih dan dipilih karena Pemilihan kepala desa sejatinya merupakan pesta demokrasi rakyat di negara ini pada tingkatan paling bawah. Penundaan pelaksanaan Pilkades ini juga tidak sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ingin penyelenggaran pemilihan kepala desa untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan pada bab pembahasan maka penerbitan SK Bupati Sampang Nomor 188.45/272/KEP434.013/2021 perlu dicabut, karena tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa di masa pandemi.