Analisis status hukum keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) dalam prespektif fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Lourensa I F, Fericha (2023) Analisis status hukum keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) dalam prespektif fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fericha Lourensa I F_C94219081.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang : 1) Bagaimana Analisis Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum, 2) Bagaimana Analisis Status Hukum Keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Perspektif Fiqh Siyasah. Ketidakfahaman terhadap keuangan public maupun keuangan privat akan mempengaruhi tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban suatu keuangan. Berdasarkan Undang Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bawa PTN BH memiliki kekayaan awal berupa kekayaan Negara yang dipisahkan kecuali tanah, memiliki tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri. Namun, dalam pengelolaan keuangan memiliki kontradiksi dan memiliki implikasi terhadap kriteria audit dan pertanggung jawaban keuangan PTN BH. Penelitian ini menggunakan teori yuridis normative. Data primer yang digunakan adalah Undang Undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metodde kualitatif dan bentuk bentuk hasil dari peneitian ini adalah perspektif analisis Fiqh Siyasah. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan teori badan hukum dan fiqh siyasah PTN BH merupakan badan hukum public yang diberi kewenangan dalam kemandirian secara otonomi. Akibat hukum diberikannya kewenangan kemandiririan menyebabkan terjadinya perubahan hak dan kewajiban dalam suatu badan hukum sehingga penggelolaan, tanggung jawab serta resiko berada pada subjek hukum yang baru. Sehingga dalam pelaporannya kepada Menteri Pendidikan sebagai tanggung jawab kelayakan sebuah Perguruan Tinggi Berbadan Hukum dan menjadi bahan evaluasi Menteri Pendidikan di tiap tahunnya. Dengan kesimpulan di atas, penulis mengharapkan Pemerintah agar lebih detail menjelasakn kedudukan, otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum agar tidak tumpang tindih atau bahkan ambigu kewenangan dalam pelaksanaannya.