Penyelesaian sengketa pilkada dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 perspektif fiqh siyasah dusturiyah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kamaliya, Walijah (2023) Penyelesaian sengketa pilkada dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Walijah Kamaliya-C94219113.pdf Download (4MB)

Abstract

Penyelesaian sengketa pilkada secara umum di Indonesia terbagi dua macam: Pertama, penyelesaian sengketa proses pilkada yang diselesaikan di Mahkamah Agung. Kedua, Penyelesaian sengketa hasil pilkada yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Hasil analisis penelitian yang dilakukan bahwa pada Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam pembentukan lembaga khusus pilkada maka termasuk bidang siyasah qadhaiyyah dengan jenis qadha khusumat atau wilayah khusumat yang demikian sangat dianjurkan dalam penbentukan lembaga peradilan khusus pilkada. Sehingga tercipta keadilan, kemudahan, biaya murah, dan efisien dalam peradilan di Indonesia khususnya peradilan pilkada.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Kamaliya, Walijah c94219113@student.uinsby.ac.id C94219113
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Safiudin R, Achmad Safiudin safiudin@uinsby.ac.id 202912920
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara Peradilan Islam Partai Politik
Keywords:	Sengketa pilkada; Undang-Undang nomor 10 tahun 2016; fiqh siyasah dusturiyah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Walijah Kamaliya
Date Deposited:	22 Jun 2023 04:04
Last Modified:	22 Jun 2023 04:04
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/63041

Actions (login required)

View Item