Analisis permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam perspektif pendidikan agama Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jamaluddin, Muhammad (2023) Analisis permendikbud ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam perspektif pendidikan agama Islam. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Jamaluddin_D71218085.pdf
Download (3MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, prespektif Pendidikan Agama Islam dalam Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, dan faktor yang menjadi kendala penerapan Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Model penelitian yang kami terapkan ini adalah penelitian pustaka (Library Research). Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tersebut terdiri dari 58 Pasal yang disahkan pada 31 Agustus 2021. Dalam pasal 2 Permendikbud ristek tersebut jelas dinyatakan bahwa permen tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang bebas dari kekerasan. Pelecahan seksual merupakan penyimpangan terhadap norma agama dan moral pelecahan seksual merupakan perbuatan dosa/ keji dan melanggar larangan Allah SWT, Menurut Pendidikan agama islam, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini tentunya menjadi berita baaik bagi seluruh masyarakat yang ada baik di tataran civitas akademika maupun mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Karena dengan adanya permendikbud ristek ini para korban pelecehan sesksual dapat memiliki perlidungan berupa payung hukum yang jelas. Perkemendikbud Ristek Nomor 30 tahun 2021 banyak menjadi polemik dalam masyarakat karena keambiguan frasa yang dipakai. Hal tersebut malah membuat peraturan ini seakan mengizinkan perzinahan, Perkemendikbud Nomor 30 tahun 2021 bukan untuk melegalkan perzinahan. Peraturan tersebut hanya sebagai pengisi kekosongan hukum dimana tidak ada peraturan pemerintah yang megatur tentang pelecehan seksual.