Tinjauan yuridis dan fiqh siyāsah dustūriyah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang periodisasi masa jabatan kepala desa

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ramadhan, Daffa (2023) Tinjauan yuridis dan fiqh siyāsah dustūriyah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang periodisasi masa jabatan kepala desa. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Daffa Ramadhan_C94219072.pdf
Download (15MB)

Abstract

Kepala desa merupakan pemimpin dalam urusan pemerintahan desa. Hal ini telah diatur tentang periodisasi masa jabatan dalam undang-undang bertujuan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Namun, undang-undang yang dinilai bentuk penjagaan bagi hak konstitusional justru merugikan hak konstitusional warga negara. Hal ini dapat dibuktikannya dengan penjelasan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penjelasan tersebut adanya ketidakpastian hukum tentang pengaturan periodisasi masa jabatan kepala desa. Dalam konteks ini telah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan memberikan hasil dengan diterbitkan sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIX/2021 tentang periodisasi masa jabatan kepala desa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang: 1) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021 tentang periodisasi masa jabatan kepala desa?, 2) Bagaimana tinjauan fiqh siyāsah dustūrīyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIX/2021. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik pengkajian kepustakaan (library research) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara dan menunjukkan sebagai guardian of constitution. Serta pengaturan tentang periodisasi masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam Pasal 39 Undang-Undang nomor Nomor 6 tahun 2014. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan dilakukan penyusunan secara sistematis dengan menggunakan kajian teori hukum Islam, siyāsah al-dustūrīyah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 telah menegaskan terhadap perhitungan dan masa periodisasi masa jabatan kepala desa di Indonesia paling lama menjabat adalah tiga periodeserta berda dalam penjelasan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kedua, peninjauan fiqh siyāsah dustūrīyah sangat memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengaturan tentang kepemimpinan yang dijadikan acuan dalam mengkaji periodisasi masa jabatan kepala desa di Indonesia dengan tujuan dapat bertanggung jawab dan memberikan kesejahteraan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan untuk mengoptimalkan serta seharusnya diberi penjelasan secara rinci apabila dalam melakukan penyusunan terhadap suatu Undang-Undang dengan tujuan tidak terjadinya multi tafsir maupun missing link dalam logika berfikir.Selain itu, apabila terjadinya multi tafsir atau Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 maka, secepatnya dilakukan pengujian secara materiil di Mahkamah Konstitusi dan putusannnya bersifat final dan mengikat. Masyarakat harus memiliki pemahaman tentang perhitungan dalam periodisasi masa jabatan kepala desa di Indonesia yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahkan, dalam konsepsi ini disarankan melalui peninjauan fiqh siyāsah dustūrīyah dengan tujuan meciptakan keadilan dan maslahah mursalah.