Surat keputusan bersama enam menteri tentang pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI dalam perspektif politik hukum Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muda, Heu Iskandar (2022) Surat keputusan bersama enam menteri tentang pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI dalam perspektif politik hukum Islam. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Heru Iskandar Muda_F02219021.pdf
Download (2MB)

Abstract

Eksitensi FPI sebagai organisasi kemasyarakatan untuk membela agama Islam di Indonesia menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakan amar ma’ruf dan nahi munkar disetiap aspek kehidupan terhenti setelah dikeluarkannya surat keputusan bersama enam menteri terhadap pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI yang secara de jure bubar menimbulkan permasalahan ketatanegaraan disebabkan pemberian kewenangan pembubaran Ormas kepada Pemerintah. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum terhadap proses SKB Enam Menteri dan Undang-undang organisasi kemasyarakatan yang menjadi dasar hukum pemerintah untuk membubarkan FPI. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang bersifat doktriner dengan maksud memberikan solusi terhadap permasalahan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan pembubaran organisasi kemasyarakatan ditentukan oleh Pemerintah (eksekutif) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, lalu diputuskan oleh pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013, dan akhirnya ditentukan kembali oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017, dari sebagian isi surat keputusan bersama enam menteri tidak mencerminkan prinsip negara hukum. Sehingga menunjukan arah politik hukum yang represif yang melanggar prinsip demokrasi, asas due process of law sebagaimana telah diatur Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak berserikat dan berkumpul yang dijamin pada Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3). Untuk itu Perlu adanya revisi terhadap undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dengan tetap memberikan kewenangan kepada Badan Peradilan dalam memutuskan pembubaran organisasi kemasyarakatan agar tidak diputuskan sepihak oleh pemerintah sebagaimana SKB enam menteri yang jauh dari prinsip negara hukum.