Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi peran BPD dalam merumuskan peraturan desa menurut Perbup Nganjuk No 40 tahun 2016 tentang tata cara penyusunan peraturan di desa

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sari, Nimas Putri Nur Indah (2023) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi peran BPD dalam merumuskan peraturan desa menurut Perbup Nganjuk No 40 tahun 2016 tentang tata cara penyusunan peraturan di desa. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nimas Putri Nur Indah Sari_C94219098 OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Fungsi legislatif yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) cukup terbatas, mengajukan dan membahas rancangan peraturan desa tertentu dan itupun hanya berperan untuk menyetujui rancangan peraturan desa yang telah dibentuk oleh pemerintah desa. Hal yang menjadi persoalan adalah kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat tidak berjalan secara optimal. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana implementasi Peran BPD dalam merumuskan peraturan desa menurut Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 tahun 2016; dan tinjauan implementasi tersebut dari perspektif siyāsah dustūrīyah. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik yuridis empiris dengan pendekatan sosiological jurisprudence, yang mana hasil dari penelitian ini didapat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang diangap relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan pola deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan peraturan desa berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum siyāsah dustūrīyah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan atau pembentukan peraturan desa di daerah Nganjuk pedesaan masih belum optimal dikarenakan didominasi oleh pemerintah desa. Kedua, ditinjau dari siyāsah dustūriyah peran BPD sebagai ahlul halli wal 'aqdi, kewenangan yang dimiliki belum sepenuhnya terpenuhi terutama dalam hal memberikan masukan atau rancangan terkait dengan kebijakan publik. Sebab keterlibatannya sebatas formalitas untuk melegalkan rancangan peraturan yang ditetapkan pemerintah desa. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disarankan untuk lebih aktif dan lebih kritis terhadap kebutuhan publik. Kedua, Pemerintah Desa disarankan untuk lebih terbuka dan memberi ruang, baik untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun khalayak umum di desa setempat, agar tercipta masyarakat yang partisipatif dan kritis.