Peran kepala desa dalam membagikan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam perspektif fiqh siyāsah: studi kasus di Desa Watugolong, Kec Krian, Kab Sidoarjo)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kamilia, Bela (2023) Peran kepala desa dalam membagikan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam perspektif fiqh siyāsah: studi kasus di Desa Watugolong, Kec Krian, Kab Sidoarjo). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Bela Kamilia_C742190407 OK.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai peran kepala desa sebagai pemimpin desa dalam membagikan bantuan sosial untuk warga yang kurang mampu. Peran kepala desa sangat penting dalam pembagian bantuan sosial karena kedudukan kepala desa sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat desa. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang terdapat dalam dua rumusan masalah yakni: bagaimana peran kepala desa dalam membagikan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan bagaimana analisis fiqh siya̅sah terhadap peran kepala desa dalam menyelenggarakan bantuan sosial kepada warga yang kurang mampu Berdasarkan pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penulis melakukan analisis data tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola deduktif, dengan menggunakan metode tersebut penulis menggali informasi di balai Desa Watugolong terkait dengan peran kepala desa dalam membagikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan bantuan sosial baik dari segi undang-undang dasar dan juga segi fiqh siya̅ sah. Untuk teknik pengolahannya penulis menggunakan metode editing dan organizing. Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pembagian bantuan sosial yang diberikan oleh kepala desa dan pemerintahan pusat kepada warga yang kurang mampu masih kurang optimal, hal tersebut terjadi karena kurang efektifnya pendataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap data-data penerima bantuan sosial selain itu kurangnya kerja sama dalam pendataan antara perangkat desa dengan pemerintahan pusat sehingga menyebabkan kurangnya tepat sasaran pada saat-saat pendataan bantuan sosial dan membuat pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan haknya protes karena merasa kurang adil dengan pembagian bansos tersebut. Dari hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan bahwa perlu adanya revisi dan pendataan ulang mengenai data penerima bantuan sosial, agar bantuan sosial tepat sasaran pada pihak yang bersangkutan. Selain itu, kepala desa dan perangkat desa yang lainnya harus mengadakan pengarahan terhadap semua warga mengenai konsep penyaluran bantuan sosial agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan kepala desa.