Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut berdasarkan Rtrw dan Rzwp3k di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Islamiya, Ismi Iszhul (2022) Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut berdasarkan Rtrw dan Rzwp3k di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ismi Iszhul Islamiya_H94218042 OK.pdf
Download (3MB)

Abstract

Kecamatan Banyuwangi sebagai ibukota kabupaten akan mengambil peran menjadi pusat pertumbuhan, serta pelayanan wilayah kabupaten dengan adanya pembangunan gedung-gedung pemerintahan, gedung layanan pemerintah, serta pengembangan wilayah sebagai wilayah pesisir yang maju. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut di kecamatan Banyuwangi, serta mengetahui kesesuaiannya terhadap RTRW dan RZWP-3-K. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data yakni teknik klasifikasi citra model terbimbing dan ground check. Hasil penelitian menunjukkan Pemanfaatan ruang wilayah pesisir di Kecamatan Banyuwangi memiliki 8 kelas pemanfaatan dengan Pemukiman menjadi kelas pemanfaatan terluas yakni sebesar 1197 Ha, sedangkan kelas pemanfaatan terkecil yaitu pelabuhan dengan luas 16 Ha. Adapun pemanfatan ruang laut di Kecamatan Banyuwangi terdiri dari 6 zona yakni Lokasi Cemara dan Konservasi Penyu di Pantai Cemara, Pariwisata dan Pelabuhan Khusus di Pantai Pulau Santen, serta Lokasi Penyu dan Pelabuhan Lokal di Kawasan Pantai Boom.Kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir berdasarkan RTRW yang telah sesuai seluas 1883 Ha(70,9%), belum sesuai seluas 588 Ha(22,1%), dan lahan yang tidak sesuai seluas 185 Ha (7%). Sedangkan, pemanfaatan ruang laut terhadap RZWP-3-K 4 (empat) dari 6 (enam) zona pemanfaatan telah sesuai dengan dan 2 (dua) zona pemanfaatan lainnya belum sesuai. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali oleh pemerintah guna menentukan tindak lanjut terkait pemanfaatan ruang wilayah dan laut yang tidak sesuai perencanaan berdasarkan kebijakan yang ada.