Tindak pidana perdagangan orang dalam tinjauan penologi dan hukum pidana Islam:studi putusan pengadilan negeri lubuk pakam nomor 2120/pid.sus/2019/pn.lbp

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Febriyan, Amelia (2023) Tindak pidana perdagangan orang dalam tinjauan penologi dan hukum pidana Islam:studi putusan pengadilan negeri lubuk pakam nomor 2120/pid.sus/2019/pn.lbp. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Amelia Febriyan_C93219072.pdf
Download (3MB)

Abstract

Perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang dilarang oleh negara dan dilarang oleh agama Islam. Hakim adalah penegak hukum yang berhak memutuskan hukuman untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai pertimbangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP) hakim menjatuhkan hukuman lebih rendah dari minimum undang-undang yang dijadikan dasar hukum menjatuhkan pidana. Skripsi ini ditulis guna menganalisis pertimbangan hakim dalam perspektif penologi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perspektif Hukum Pidana Islam pada tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan bahan hukum yakni menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deduktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan Nomor 2120/Pid.Sus/2019/PN.LBP menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 2 bulan dan denda Rp120.000.000 apabila ditinjau dengan penologi sesuai dengan teori gabungan. Dalam teori gabungan itu pelaku tetap dipidana untuk membalas perbuatan pelaku yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun lama dipidananya disesuaikan dengan pelaku yang sebelumnya tidak pernah dihukum merupakan upaya rehabilitasi atau mendidik yang harapannya pelaku bisa sadar, jera dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama dalam penjara. Sedangkan dalam pandangan Hukum Pidana Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam jarimah ta’zīr yang bentuk sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Pemberian hukuman penjara dan denda ini telah sesuai dengan tujuan hukuman ta’zīr yakni rehabilitasi atau mendidik. Harapannya pelaku bisa sadar dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi selama dalam penjara. Berdasarkan kesimpulan di atas, harapannya para penegak hukum bisa menjatuhkan pidana pada pelaku perdagangan orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Serta agar para orang dewasa bisa lebih melindungi anak yang masih di bawah umur dan tidak mengambil keuntungan yang dapat merusak moral anak.