Tinjauan viktimologi dan hukum pidana islam terhadap pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual: studi putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aezumi, Salma (2023) Tinjauan viktimologi dan hukum pidana islam terhadap pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual: studi putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Salma Aezumi_C03219037.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenuhan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk)”. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: Bagaimana ratio decidendi dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk tentang pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual; dan Bagaimana tinjauan Viktimologi dan Hukum Pidana Islam terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan negeri demak nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan Statue Approach dan Comparative Approach, dikaji, lalu ditarik kesimpulan dengan masalah yang sedang diteliti dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, Ratio Decidendi hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 140/Pid.Sus/2020/PN Dmk Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pertimbangan Majelis Hakim dirasa belum maksimal, alasan hakim tidak menjatuhkan denda restitusi dalam perkara ini karena dalam persidangan perkara tersebut tidak pernah diajukan permohonan restitusi, Namun pada fakta nya permohonan atas hak restitusi telah dilakukan korban ataupun pihak korban dan telah dicantumkan oleh penuntut umum pada tuntutannya kedua, jika dilihat dari teori Participating victimshakim sebagai corong undang-undang, tidak memberi celah kepada hakim sebagai subyek yang inovatif dan menjadikan korban kekerasan seksual sebagai korban yang sangat membutuhkan keadilan yang seadil-adilnya. Sedangkan apabila ditinjau dari prespektif Hukum Pidana Islam, berdasarkan teori pemulihan kerugian dan penderitaan al-jawābir bahwasannya diyat wajib dibayarkan oleh pelaku namun apabila pelaku tidak bisa memenuhi pembayaran ganti rugi (diyat) maka ganti rugi tersebut dapat diperoleh dari Baitul Mal.Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, Kepada pemerintah perlu menyediakan suatu lembaga sebagai wadah untuk pemberian restitusi kepada korban Apabila pelaku kekerasan seksual secara finansial tidak mampu melunasi ‘uqūbat restitusi. Kedua, Bagi pemerintah seharusnya lebih mensosialisasikan tentang proses pengajuan dan pemberian restitusi.