Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin: studi Putusan Nomor : 37/Pid.B/LH/2018/PN Jpa

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Adiyati, Rachmatika (2021) Tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin: studi Putusan Nomor : 37/Pid.B/LH/2018/PN Jpa. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rachmatika Adiyati_C93216102 ok.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa). Hasil penelitian ini berbentuk hasil penelitian kepustakaan yang mengkaji dari dokumen-dokumen untuk menjawab segala perihal mengenai putusan hakim-hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa. Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan. Setelah data terkumpul data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan nomor 37/Pid.B/LH/2018/PN.Jpa setelah hakim memeriksa semua bukti- bukti yang diajukan oleh penuntut umum serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan hal yang meringankan serta hal yang memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan. Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa izin menurut hukum pidana islam ialah hukuman ta’zir berupa hukuman badan yaitu hukuman penjara dan hukuman harta yaitu ghuramah (ganti rugi/denda). Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000,00. Berdasarkan hukuman yang sudah dijatuhkan kepada terdakwa masih belum sesuai karena seharusnya berdasarkan hal yang memberatkan serta meringankan agar tercapai tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum, pidana yang dijatuhkan ialah 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda minimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan untuk para penegak hukum terutama hakim diwajibkan agar lebih cermat dan teliti dalam menangani suatu perkara. Kemudian dengan adanya perkara ini masyarakat diwajibkan untuk senantiasa menjaga kelestarian alam khususnya hutan. Karena dengan menjaga dan melindungi alam sekitar masyarakat pula yang akan terhindar dari bahaya bencana alam.