Tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah terhadap penegakan hukum administratif penambangan pasir ilegal: studi kasus di Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Batistuta, Wahyu Cecario Gabriel (2023) Tinjauan hukum positif dan fiqh siyasah terhadap penegakan hukum administratif penambangan pasir ilegal: studi kasus di Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Wahyu Cecario Gabriel Batistuta_C94219112.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul: “Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Terhadap Penegakan Hukum Administratif Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Di Desa Sumberwuluh Kabupaten Lumajang)”. Merupakan hasil penelitian lapangan yang menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: apa saja dampak penambangan ilegal di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dan bagaimana implementasi penegakan hukum adminstratif terhadap penambangan ilegal di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research), analisa data skripsi ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang berasal dari teori ke fakta atau data penelitian. Dalam hal ini hukum administratif dan fiqh siyasah dusturiyyah, akan dijadikan pisau analisa terhadap variabel yang bersifat khusus yakni analisis terhadap Penambangan Ilegal di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, dampak positif dari adanyanya pertambangan pasir ialah terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. Sedangkan dampak negatif dari pertambangan pasir secara ilegal ialah lahan pertanian yang beralih fungsi lahan menjadi tempat penyimpanan sementara untuk pasir serta batu, luapan lahar yang terbendung oleh andil-andil/tanggul penahan aliran pasir yang dibuat oleh salah satu perusahaan tambang pasir, mengakibatkan kerusakan lingkungan pada pemukiman warga serta memakan korban jiwa, dan sisa limbah dari aktivitas penambangan pasir tidak dilakukan pembuangan yang baik. Kedua, penambangan ilegal tanpa adanya izin, Hal tersebut mebuat CV.X seharusnya mendapat sanksi administratif. Penertiban terhadap penambangan pasir ilegal akan mencerminkan prinsip dari fiqh siyasah berupa prinsip keadilan karena dalam fiqh siyasah dusturiyyah menegaskan bahwa keadilan merupakan hal yang harus diperjuangkan hal ini dikarenakan keadilan ialah suatu prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, para pihak yang bersangkutan dapat mengambil sisi positif dari hasil penelitian ini. Semoga dapat tersampaikan dengan baik pesan penulis untuk pembaca. Kedua, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji dengan banyak sumber atau referensi yang terkait dengan penambangan pasir ilegal. Dengan meningkatkan efektivitas pembelajaran agar hasil yang diteliti jauh lebih baik.