Analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum Undang-Undang no 22 tahun 2009 pasal 287 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: studi kasus pengawalan ambulan yang di lakukan oleh tim escort wilayah hukum polres Tuban

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kusuma, Imamuddin Agung Candra (2023) Analisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum Undang-Undang no 22 tahun 2009 pasal 287 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: studi kasus pengawalan ambulan yang di lakukan oleh tim escort wilayah hukum polres Tuban. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Imamuddin Agung Candra Kusuma_C93217085.pdf
Download (4MB)

Abstract

Skripsi merupakan hasil penelitian yang menjawab suatu rumusan masalah, antara lain : bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pada pasal 287 Jo pasal 106 ayat (4) huruf a dan b No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum polres Tuban. Dan bagaimana analisi hukum pidana islam terhadap pelanggaran pada pasal 287 Jo pasal 106 ayat (4) huruf a dan b No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research). Sumber data dari penelitian ini terdiri atas pertama sumber primer diperoleh dari lapangan dan diperoleh dari sumber data yang bersangkutan, kedua sumber data sekunder yaitu data pendukung atau data tidak langsung, berupa buku, dokumen, maupun arsip berkas perkara. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, studi lapangan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang pertama, penyebab terbentuknya komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban ini dikarenakan sikap kurang pedulinya pengendara lain terhadap mobil ambulan. Aktivitas daridari Relawan Gawat Darurat Ini merupakan tindak pidana pelanggaran yang dapat dikatakan suatu tindak kejahatan yang mana adalah melakukan pengawalan secara illegal ayang diatur dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dari Kasatlantas tuban melakukan tindakan hukum untuk komunitas tersebut yang mana terjerat pasal 287 ayat UU LLAJ dengan sanksi yaitu pidana kurungan dan denda. Dalam hukum pidana islam hukuman yang tepat dikenakan pada aktivitas yang dilakukan oleh komunitas tersebut adalah hukuman ta’zir melalui pertimbangan karena hukuman ta’zir ini dapat mendidik dan memberikan efek jera pada aktivitas dari komunitas tersebut. Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, maka adapun beberapa saran yang diajukan oleh penulis yaitu : komunitas apapun bentuknya walaupun itu untuk kemasyalahatan masyarakat secara umum, harusnya memiliki kelegalitasan. Khususnya dalam hal ini adalah komunitas Relawan Gawat Darurat Tuban untuk melakuka sebuah kegiatannya. Dari Satlantas Polres Tuban tegas menjelasakan bahwasanya aktivitas tersebut terbilang benar karena menolong oranglain tapi disisilain itu adalah tindakan yang egois, karena selain menerobos rambu lalu lintas hal itu juga dapat mengganggu pengendara lain yang bisa juga menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Demi kemasyalahatan tiap berpengendara jalan Kasatlantas Polres Tuban dan penulis berharap agar penggunajalan mematuhi protocol yang ada di jalan sehingga kemananan lebih terjaga dan menjadikan masyarakat yang lebih tertib.