Analisis maslahah mursalah tentang strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan fenomena pernikahan di bawah umur akibat married by accident dan putus sekolah: studi kasus Pengadilan Agama Ponorogo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rochman, Rizka Almalina (2023) Analisis maslahah mursalah tentang strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan fenomena pernikahan di bawah umur akibat married by accident dan putus sekolah: studi kasus Pengadilan Agama Ponorogo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rizka Almalina Rochman_C91219143 ok.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Maṣlaḥah Mursalah Mengenai Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo Dalam Menekan Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Akibat Married by Accident dan Putus Sekolah (Studi Kasus Pengadilan Agama Ponorogo)” merupakan penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo dalam menekan fenomena pernikahan dibawah umur akibat tingginya married by accident dan putus sekolah. Juga bagaimana analisis maṣlaḥah mursalah terhadap strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian empiris dengan metodologi kualitatif. Dimana sumber data utamanya adalah wawancara dan studi dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan, yang dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Data-data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil dari penelitian ini bahwa strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Ponorogo untuk menekan fenomena pernikahan dini yaitu: Pertama, strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan kerja sama dengan para pendidik, pemerintah desa dan seluruh lembaga untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh baik kepada orang tua, anak dan masyarakat agar menciptakan persepsi yang sama mengenai bahaya dari pernikahan dini. Kedua, menyiapkan progam non formal dengan memberikan kesempatan kepada semua anak untuk menyelesaikan progam wajib belajar 12 tahun serta menyediakan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar). Ketiga, telah menyiapkan dana yang signifikan untuk menunjang seluruh progam kesetaraan agar progam wajib belajar 12 tahun terlaksana dengan optimal. Sejalan dengan penelitian di atas, penulis memberikan saran: pertama, untuk lebih memberikan pengawasan pada anak dan mendukung dan mendorong untuk melanjutkan sekolah. Kedua, memberikan mata pelajaran khusus tentang pendidikan seks pada peserta didik dimana akan didapat secara rutin pada setiap minggunya. Ketiga, diharapkan pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi mengenai penekanan pernikahan di bawah umur agar seluruh strategi yang dilakukan berjalan lebih optimal. Keempat, pada seluruh elemen pemerintahan desa dan tokoh masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan dukungan menikah sesuai umur yang telah ditetapkan undang-undang.