This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Kholidah, Yunita Nur (2023) Analisis maslahah mursalah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 39/PUU-XX/2022 tentang Pengujian UU nomor 3 tahun 2022. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](http://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Yunita Nur Kholidah_C94219114.pdf Download (2MB) |
Abstract
Skripsi ini merupakan hasil penelitian studi pustaka dengan judul “Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022” untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana ratio dencidendi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XX/2022 tentang UU Nomor 3 Tahun 2022 ? (2) Bagaimana Analisis ratio dencidendi atas Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XX/2022 tentang UU Nomor 3 Tahun 2022 dalam perspektif Maslahah Mursalah? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis untuk memberikan penjelasan terhadap pertimbanga hukum hakim memutuskan perkara tersebut. Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan MK yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Adapun ketentuan mengenai legal standing terdapat pada Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Dalam hal ini MK melihat kedudukan hukum / legal standing dalam Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XX/2022 mengenai Judicial Review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Legal Standing (kedudukan hukum) merupakan keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Hakim berdasarkan Pasal 24C ayat (2) memiliki kewajiban bahwa Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden menurut UUD 1945. Tetapi dalam putusannya Kewenangan Hakim tidak selarasa dengan Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU-XX/2022. Sejalan dengan uraian tersebut,dapat ditarik kesimpulan dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perseorangan dalam pengajuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak tepat dimana terdapat pemohon perseorangan yang dilanggar hak nya oleh ketentuan tersebut dan masih terdapat kerancuan mengenai pendapat dan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan legal standing permohonan judicial review Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara serta mahkamah konstitusi seharusnya juga menyarankan lembaga legislative untuk melakukan legislative review. maka kedepan disarankan Putusan Hakim MK terhadap permohonan judicial review yang diajukan oleh perorangan lebih solid lagi agar dapat menjamin dari hak-hak permohonan perseorangan yang dimana dianggap dirugikan oleh peraturan perundang dibawa UUD.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Agama Akhlak Adab Administrasi Akhirat Budaya Organisasi Hukum Adat Hubungan Masyarakat Investasi Hak Asasi Manusia |
||||||||
| Keywords: | Maslahah mursalah; putusan mahkamah konstitusi; nomor 39/PUU-XX/2022; pengujian uu nomor 3 tahun 2022 | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
| Depositing User: | Yunita Ynk Kholidah | ||||||||
| Date Deposited: | 16 Oct 2023 02:38 | ||||||||
| Last Modified: | 16 Oct 2023 02:38 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/65710 |
Actions (login required)
 |
View Item |
