Analisis yuridis terhadap putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mala, Khiyarotul (2023) Analisis yuridis terhadap putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khiyarotul Mala_C91218112.pdf
Download (5MB)

Abstract

Jenis penelitian ini adalah bibliography research atau penelitian kepustakaan. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer yang berupa salinan putusan Pengadilan Agama Pasuruan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas dan sumber data sekunder berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam serta beberapa buku yang relevan. Data-data tersebut dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yang berarti proses berpikir secara umum kemudian dirunut kepada hal yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan kasihan kepada calon istri keduanya karena tidak ada yang menafkahi dalam rumah tangganya, dengan menimbang bahwa apabila ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diterapkan secara ketat apa adanya, maka tidak akan pernah ada pemberian izin poligami. Majelis hakim menerapkan prinsip “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat” sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian, dihubungkan dengan fenomena poligami liar di wilayah Pasuruan yang apabila dibiarkan terus berlanjut akan menimbulkan ketidakjelasan keturunan mereka di kemudian hari. Berdasarkan analisis yuridis tentang pemberian izin poligami pada putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas, dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang karena Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif dan juga syarat kumulatif. Di mana kedua syarat tersebut menjadi faktor penting agar permohonan izin poligami dapat dikabulkan.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan hendaknya majelis hakim menghindari diksi “poligami liar” dalam pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan. Juga dalam konsideran, kalau memang tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif diharapkan majelis hakim tidak mengabulkan permohonan izin poligami agar wibawa hukum tetap terjaga. Selain itu, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan dan mempertimbangkan pernyataan para pihak selama proses persidangan, terutama terkait dengan pemenuhan syarat alternatif dan syarat kumulatif berdasarkan ketentuan undang-undang di Indonesia, sehingga akan menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat.