Analisis maslahah mursalah terhadap implementasi kerjasama pengadilan agama dengan dinas kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muthi'ah, Lillah Servanty (2023) Analisis maslahah mursalah terhadap implementasi kerjasama pengadilan agama dengan dinas kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lillah Servanti Muthi'ah_C91219117 ok.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang membahas tentang “Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan Sebagai Upaya Penekanan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Gresik”. Dengan rumusan masalah, yaitu: Pertama, Bagaimana implementasi kerjasama pengadilan agama dengan dinas kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di kabupaten Gresik. Kedua, Bagaimana analisis maṣlaḥah mursalah terhadap implementasi kerjasama pengadilan agama dengan dinas kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dianalisi menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu dari pemaparan maṣlaḥah mursalah dalam hukum Islam kemudian digunakan untuk menganalisa hal khusus yakni tentang implementasi kerjasama Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin di kabupaten Gresik. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, implementasi kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan sebagai upaya penekanan angka permohonan dispensasi kawin memberikan arahan pada sasaran dispensasi kawin untuk memeriksakan kesehatan pada dinas kesehatan, selanjutnya dinas kesehatan akan melakukan pemeriksaan pada sasaran dispensasi tersebut dan akan memberikan surat kesehatan untuk dijadikan lampiran pada syarat permohonan dispensasi kawin. Sejak adanya perjanjian kerjasama dan dilaksanakan implementasi permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan. Kedua, dalam implementasi dari segi maslahah termasuk dalam maṣlaḥah mursalah yakni membawa kemaslahatan bagi banyak orang terutama pada anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin tersebut, mereka akan mengetahuan terkait dampak dan resiko yang akan terjadi jika dilangungkan perkawinan. Saran dari penulis bagi pembaca, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan yang bermanfaat, khususnya mengenai implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan Dinas Kesehatan kabupaten Gresik. Bagi para peneliti selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai upaya penurunan dispenasi kawin.