Analisis Yuridis Konstitusionalitas pasal 35 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan perspektif Maqasid Al Shariah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hasibuan, Elmira (2023) Analisis Yuridis Konstitusionalitas pasal 35 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan perspektif Maqasid Al Shariah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Elmira Hasibuan_C04219014 ok.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang “analisis yuridis konstitusionalitas Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ditinjau dengan maqāṣid al-sharῑ’ah.”. Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yaitu : Pertama, Bagaimana analisis yuridis konstitusionalitas Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan? Kedua, Bagaimana analisis Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan persfektif maqāṣid al-sharῑ’ah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap aturan-aturan yang ada dalam hukum positif, hukum yang menganalisis hukum tertulis maupun tidak tertulis dari perbedaaan sudut pandang, teori, norma, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, serta penjelasan umum dari pasal ke pasal. Maka dari itu penelitian ini berfokus pada kajian dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 huruf a. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, Pertama, terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda-beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama. Kedua, maqāṣid al-sharῑ’ah produk yuridis terkait perkawinan yang mempertimbangkan agama sebagai persyaratan sahnya perkawinan. Maqāṣid al-sharῑ’ah meletakan perumusan hukumnya pada jiwa mashlahat. Namun , konsep kemaslahatan yang diajukan memiliki latar belakang yang berbeda. Maqāṣid al-sharῑ’ah berasal dari Islam, sehingga kemaslahatannya masih harus berlandaskan pada teks ajaran Islam. Berdasarkan hasil pembahasan dari pokok masalah yang dianalisis penulis, maka penulis berharap nantinya pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini dan mengintegrasikan aturan baru yang melarang perkawinan beda agama. Dan perlu dilakukan revisi segera terhadap Undang-Undang Perkawinan untuk menguatkan larangan perkawinan beda agama dan menghilangkan ketidakpastian hukum yang timbul akibat adanya tumpang tindih dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.