Analisis sistem Presidential Threshold berdasarkan uu no. 7 tahun 2017 perspektif Imam Al Mawardi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rizal, Saiful (2023) Analisis sistem Presidential Threshold berdasarkan uu no. 7 tahun 2017 perspektif Imam Al Mawardi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Saiful Rizal_C94219104 OK.pdf Download (399kB)
	Text Saiful Rizal_C94219104 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 30 December 2026. Download (2MB)

Abstract

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan literatur riview. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan titik relevansi antara sistem Presidential Threshold berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dianalisis dengan pemikiran Al-Mawardi yang berkaitan dengan mekanisme pengangkatan kepala Negara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkam, bahwa ketentuan Presidential Threshold yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 tetap dianggap sejalan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena adanya ketentuan Presidential Threshold merupakan kebijakan hukum terbuka bagi DPR dan Presiden, ketentuan Presidential Threshold juga sebagai upaya untuk mencari figur kepala Negara yang berkualitas. Al Mawardi dalam kitabnya Al Ahkam As Sulthaniyah menjelaskan terkait mekanisme pengangkatan kepala Negara, ada dua cara yang dapat ditempuh yaitu ditunjuk langsung oleh kepala Negara sebelumnya dan dipilih oleh Ahlu al-Halli Wa al’Aqdi. Untuk menjadi Ahlu al-Halli Wa al-’Aqdi harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: Pertama, memiliki ilmu yang mumpuni. Kedua, memiliki sifat adil. Ketiga, memiliki kemampuan untuk berpendapat dan hikmah. Jadi titik relevansi antara pemikiran Al-Mawardi yang berkaitan dengan pengangkatan kepala Negara dengan ketentuan Presidential Threshold berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 adalah pembatasan untuk dapat mencalonkan kepala Negara. Ketentuan Presidential Threshold yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa untuk dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi syarat perolehan suara minimal 20% dari jumlah kursi DPR dan 25% dari suara sah nasional sebelumnya, sedangkan dalam konsep yang ditawarkan Al-Mawardi terkait mekanisme pengangkatan kepala Negara melalui Ahlu alHalli Wa al ’Aqdi, untuk menjadi Ahlu al Halli Wa al ’Aqdi harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan diatas. Sesuai dengan kesimpulan diatas, perlu ada penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan prosedur pemilihan umum yang lebih efektif. Artinya, tanpa membedakan partai-partai politik peserta pemilu, baik partai baru atau lama. Karena dengan adanya ketentuan pemilu serentak dan pengaturan ambang batas (presidential thrshold) memaksa partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Rizal, Saiful syaifurrijalsyadiri@gmail.com C94219104
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Tutik, Titik Triwulan tt_titik@yahoo.com 2029036801
Subjects:	Demokrasi Islam Hukum > Hukum Tata Negara Demokrasi
Keywords:	Presidential Threshold; Kepala Negara; pengangkatan kepala negara
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Editor : Kuntum L.R------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited:	31 Dec 2023 10:27
Last Modified:	31 Dec 2023 10:27
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/66983

Actions (login required)

View Item