Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap dinasti politik kepala desa: studi kasus di Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pramesty, Riza Camelia (2023) Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap dinasti politik kepala desa: studi kasus di Desa Semambung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Riza Camelia Pramesty_05010420015.pdf Download (4MB)
	Text Riza Camelia Pramesty_05010420015_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 8 January 2027. Download (4MB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Dinasti Politik Kepala Desa di Desa Semambung yang ditinjau dari sudut pandang Fiqh Siyāsah Dustūriyah. Dinasti politik mampu mengurangi nilai demokrasi dan menghilangkan hak berpartisipasi politik bagi warga negara Indonesia. Skripsi ini menjawab 2 (dua) pertanyaan yang ada pada rumusan masalah: Bagaimana praktik politik kekerabatan Kepala Desa di Desa Semambung? dan Bagaimana analisis Fiqh Siyāsah terhadap Dinasti Politik Kepala Desa di Desa Semambung? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Perolehan data berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus dengan obyek desa Semambung. Penelitian dinasti politik di desa Semambung ini akan analisis berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan dianalisis berdasarkan Fiqh Siya ̅sah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, dinasti politik di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015. Berdasarkan putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015 pasal 7 huruf r pada UU tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatah hukum yang mengikat. Dinasti politik di desa Semambung bertahan lama karena faktor latar belakang keluarga Soerokromo dan kinerja, serta kepercayaan masyarakat kepada keluarga tersebut. Kedua, dinasti politik dalam pandangan fiqh siya ̅sah dan hukum Islam tidak terdapat hukum yang melarang adanya dinasti politik. Berkenaan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: Pertama lembaga DPR dan Presiden lebih memperhatikan persoalan ini dalam merancang Peraturan perundang-undangan. Maraknya dinasti politik juga disebabkan karena tidak ada Peraturan yang mengatur hal ini. Kedua, lembaga MK sebagai pelindung konstitusi untuk lebih berhati-hati dalam memutuskan perihal pengujian undang-undang.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Pramesty, Riza Camelia rizacameliapramesty@gmail.com 05010420015
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Tutik, Titik Triwulan tt_titik@yahoo.com 2029036801
Subjects:	Fikih > Fikih Siyasah Kepala Desa Politik
Keywords:	Dinasti politik kepala desa; fiqh siyāsah dustūriyah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Riza Camelia Pramesty
Date Deposited:	08 Jan 2024 03:34
Last Modified:	05 Feb 2024 02:50
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/67146

Actions (login required)

View Item