Analisis maslahah mursalah terhadap kewenangan Dewan Pengawas KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahman, Lailur (2023) Analisis maslahah mursalah terhadap kewenangan Dewan Pengawas KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Lailur Rahaman_C04219020 ok.pdf Download (2MB)
	Text Lailur Rahaman_C04219020 full.pdf Restricted to Repository staff only until 20 March 2027. Download (1MB)

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindakpidana korupsi dianggap sebagai produk undang-undang yang dibentuk secara tergesa- gesa. Dari aspek muatan hukum, perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun2019merupakan produk undang-undang yang dianggap paling kontroversial dari sekianbanyak perubahan undang-undang. Hal ini yang menyebabkan terjadinya banyakpenolakan dari masyarakat yang paling menjadi polemik adalah pembentukan DewanPengawas Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai pihak menganggap, bahwa lembaga KPK merupakan lembaga independen yang tidak bisa diintervensi olehsiapa pun. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentạ ̣si dan literaturriview, yang mana pada pendataan tersebut tidak menggunakan angka, yakni melalui Undang-Undang yang ada, serta dengan menguraikan data secara sistematis danrasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan dalamobjek kajianpenelitian ini. Dewan Pengawas KPK merupakan satu kesatuan dalam kelembagaan KPKyangdi bentuk untuk menghindari ke sewenang wenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada BAB VA Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di jelaskan bahwadi bentuknya Dewan Pengawas KPK ialah untuk mengawasi pelaksanaan tugas danwewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas, dimana secara eksplisit, memiliki tugas dan kewenangan Dewan Pengawas diantaranya, Mengawasi pelaksanaantugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Memberikan izin atau tidakmemberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan serta menyusundanmenetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas KPK termasuk memiliki maslahah, yang dalamhal ini termasukdalam kategori maslahah hajiah, hal ini didasarkan bahwa adanya Dewan Pengawas ini dianggap hanya sebagai pelengkap terhadap KPK. Namun demikian, walaupun DewanPengawas KPK memiliki maslahah hajiah penulis tetap berpandangan bahwa adanyaDewan Pengawas KPK ini lebih banyak kemudhorotan yang ada. Artinya memangdalam tubuh Dewan pengawas KPK ini mengandung beberapa sisi positif dannigatifnya, ini lebih dominan terhadap sisi nigatifnya.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Rahman, Lailur c04219020@student.uinsby.ac.id C04219020
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Sukamto, Sukamto UNSPECIFIED 196003121999031001
Subjects:	Hukum Islam Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Kewenangan dewan pengawas; KPK
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Lailur Rahman
Date Deposited:	20 Mar 2024 14:40
Last Modified:	20 Mar 2024 14:40
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/68096

Actions (login required)

View Item