Tinjauan fiqh siyāsah terhadap syarat pendidikan untuk calon presiden berdasarkan pasal 169 huruf (r) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ibrahim, R. Muhammad (2023) Tinjauan fiqh siyāsah terhadap syarat pendidikan untuk calon presiden berdasarkan pasal 169 huruf (r) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text R. Muhammad Ibrahim_05020420048 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 5 February 2027. Download (5MB)
	Text R. Muhammad Ibrahim_05020420048 OK.pdf Download (1MB)

Abstract

Topik ini menarik untuk diteliti karena masyarakat menginginkan sosok Presiden yang ideal. Keinginan tersebut kemudian terwujud melalui adanya sebuah syarat yang ditetapkan untuk memilih para calon Presiden yang sesuai dengan kualifikasi-kualifikasi yang telah ditetapkan. Namun, salah satu syarat tersebut yaitu mengenai pendidikan telah beberapa kali mendapatkan perdebatan akan penetapannya. Oleh karena itu skripsi ini ditulis untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana ratio legis syarat minimal pendidikan calon Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? dan Bagaimana tinjauan fiqh siyāsah terhadap syarat pendidikan calon Presiden berdasarkan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum? Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode library research/literatur review dan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu siyāsah. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan deskriptif deduktif yang kemudian akan disusun dengan sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkrit berkaitan dengan Syarat Pendidikan Calon Presiden Berdasarkan Hukum Positif dan fiqh siyāsah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari pertama, alasan rasional dari perumusan syarat pendidikan untuk calon Presiden pada pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti politik, sosiologi, dan yuridis. Kedua, dari pandangan fiqh siyāsah, syarat pendidikan bagi pemimpin tidak disebutkan secara tegas, selain itu para ulama memiliki kriteria yang mereka tetapkan sendiri dalam memandang pemimpin. Artinya, fiqh siyāsah memberikan kelonggaran atas penetapan kriteria sosok pemimpin. Selaras dengan hasil yang telah ditemukan maka penulis menyerankan, sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif dapat meninjau dan melakukan kajian ulang terhadap materi muatan atas syarat calon Presiden pada Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk terus berusaha mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan lebih selektif dalam memilih pemimpin yang ideal.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Ibrahim, R. Muhammad 05020420048@student.uinsby.ac.id 05020420048
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Tutik, Titik Triwulan tt_titik@yahoo.com 2029036801
Subjects:	Hukum Islam Kebijakan Publik Politik > Politik Islam Pemilihan Umum
Keywords:	Pemilihan Umum; Fiqh Siyasah; Presiden; Syarat Calon Presiden
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	R. Muhammad Ibrahim
Date Deposited:	05 Feb 2024 08:17
Last Modified:	05 Feb 2024 08:17
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/68288

Actions (login required)

View Item