Analisa hukum pidana Islam terhadap ketentuan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi: studi pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anam, Rohmatul (2024) Analisa hukum pidana Islam terhadap ketentuan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi: studi pasal 18 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Rohmatul Anam_05020320055 full.pdf Restricted to Repository staff only until 15 March 2027. Download (2MB)
	Text Rohmatul Anam_05020320055.pdf Download (3MB)

Abstract

Ketentuan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bertujuan sebagai upaya untuk menambah efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Namun pada kenyataannya masih belum bisa mengurangi jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia yang angka atau statistik tindak pidana korupsi semakin meningkat dari tahun. Oleh karena itu, Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang telah dicantumkan dalam dua rumusan masalah, yaitu 1) bagaimana penerapan ketentuan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; 2) bagaimana analisa hukum pidana Islam terhadap ketentuan pidana tambahan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pada penelitian ini, penulis memakai bahan hukum primer yang berasal dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal, artikel atau peratuan perundang-undangan yang berkaitan. Selanjutnya teknik analisis yang bersifat deskriptif dipilih oleh penulis dan menggunakan teknik penyimpulan secara deduktif. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pidana tambahan bersifat fakultatif yang berarti pemberian pidana tambahan bisa dilakukan namun tidak menjadi suatu kewajiban. Pada ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi, pidana tambahan dapat berupa perampasan barang (hasil) korupsi, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan (sarana korupsi), dan pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan keuntungan tertentu yang dapat diberikan oleh pemerintah. Dalam perspektif hukum pidana Islam, ketentuan Pasal 18 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi merupakan hukuman yang tidak memiliki ketentuan dalam nash, melainkan kebijakan dari pemimpin (ūlīl amri) atau pemerintah. Selain itu, hukum pidana Islam bukan hanya mempertegas aturan hukum mengenai pidana tambahan, melainkan juga menyesuaikan dengan kebutuhan zaman saat ini. Konsep ini memberikan keyakinan bahwa pidana tambahan dalam undang-undang tindak pidana korupsi telah sesuai karena memenuhi ketentuan ta’zīr. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yaitu untuk meningkatkan implementasi ketentuan pidana tambahan pasal 18 ayat (1) UU Tipikor oleh aparat penegak hukum, khususnya para hakim yang memutus perkara sebagai upaya pemulihan kerugian negara serta tambahan efek jera kepada pelaku dan penulis mengajak seluruh komponen masyarakat aktif dalam upaya pencegahan korupsi dengan melaporkan praktik korupsi ke aparat penegak hukum.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Anam, Rohmatul 05020320055@student.uinsby.ac.id 05020320055
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Fatwa, Ah. Fajruddin andifajruddinfatwa@gmail.com 201306702
Subjects:	Hukum Islam > Pidana Korupsi Hukum > Hukum Pidana Islam Hukum Islam > Pidana Positif
Keywords:	Pidana tambahan; tindak pidana korupsi; hukum pidana Islam
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Pidana Islam
Depositing User:	Rohmatul Anam
Date Deposited:	15 Mar 2024 03:22
Last Modified:	15 Mar 2024 03:22
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/68868

Actions (login required)

View Item