This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Zaini, Afrida Arum (2024) Tinjauan siyāsah dustūriyah terhadap peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021: studi kasus pengendalian pembuangan limbah cair pabrik tahu Desa Badas tahun 2022-2023. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![]() |
Text
Afrida Arum Zaini_05040420056 OK.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Afrida Arum Zaini_05040420056 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 25 May 2027. Download (2MB) |
Abstract
Manusia dan Lingkungan tidak dapat dipisahkan karena mereka saling ketergantungan satu sama lain. Namun fakta di lapangan menjelaskan bahwa banyak sekali kerusakan lingkungan yang terjadi karena ulah tangan manusia seperti kasus membuang limbah cair pabrik tahu ke sungai tanpa melewati proses pengolahan terlebih dahulu. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana perlindungan hukum bagi Masyarakat terdampak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 akibat limbah cair Pabrik Tahu di Desa Badas tahun 2022-2023; dan bagaimana penegakan hukum terhadap pabrik tahu yang membuang limbah ke sungai tahun 2022-2023 menurut siyāsah dustūrīyah. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai pengendalian pembuangan limbah cair pabrik tahu Desa Badas tahun 2022-2023 menurut tinjauan Siyāsah Dustūriyah dan PP Nomor 22 Tahun 21. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif, siyāsah dustūrīyah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, menurut PP nomor 22 Tahun 2021 penegakan hukum maupun perlindungan hukum belum ditegakkan terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Pabrik Tahu karena kurangnya kerjasama anatara pelaku usaha dengan pemerintah, minimnya anggota dari dinas pemerintah dalam hal pengawasan lingkungan, dan kurang bakunya program kerja dari dinas Pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup, Selain itu juga bahwa pemerintah desa dan pemerintah daerah tidak menerapkan aturan yang ada di dalam PP Nomor 22 Tahun 2021. Dan untuk Desa sendiri sifatnya memantau tapi tidak menegakkan hukum. Kedua, pemerintah hanya mementingkan investasi tapi belum mementingkan dampak lingkungan hidup yang mengganggu aktifitas sampai kesehatan masyarakat. Dan pabrik belum patuh terhadap perundang-undangan dan syariat Islam. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, setiap pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat serta perlu adanya aturan desa dan sanksi yang diterapkan terkait larangan merusak lingkungan. Kedua, sebagai masyarakat yang beriman perlu adanya peningkatan kesadaran terhadap penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan limbah cair pabrik tahu di Desa Badas.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Industri Kecil Izin Usaha Kebijakan Publik Masalah sosial |
||||||||
Keywords: | Limbah; Limbah pabrik; Pabrik tahu | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
Depositing User: | Afrida Arum | ||||||||
Date Deposited: | 25 May 2024 12:21 | ||||||||
Last Modified: | 25 May 2024 12:21 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/70204 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |