Inkonsistensi surat edaran mahkamah agung nomor. 07 tahun 2014 terhadap final and binding putusan mahkamah konstitusi nomor. 34/puu-xi/2013

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sholihah, Millatus (2024) Inkonsistensi surat edaran mahkamah agung nomor. 07 tahun 2014 terhadap final and binding putusan mahkamah konstitusi nomor. 34/puu-xi/2013. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Millatus Shohihah_05020720018 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 13 July 2027. Download (1MB)
	Text Millatus Shohihah_05020720018 OK.pdf Download (1MB)

Abstract

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 berdampak pada adanya inkonsistensi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUUXI/2013 terkait pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Inkonsistensi tersebut terutama berkaitan dengan persyaratan untuk melakukan peninjauan kembali lebih dari satu kali, apakah memerlukan syarat syarat tertentu yang memeperbolehkan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum. Pengumpulan Surat Edaran MA Nomor 07/2014 dan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013. Analisis isi yang melibatkan identifikasi inkonsistensi, ketidaksesuaian, atau perbedaan antara Surat Edaran dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelusuran asas hukum, prinsip dan regulasi untuk mengevaluasi konsistensi dan validitas hukum Surat Edaran MA terhadap Putusan MK, serta di dalam penyusunan kesimpulan berdasarkan analisis normatif yang dilakukan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan SE Nomor 07 Tahun 2014 bersandar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 80 Tahun 2012, SE merupakan naskah dinas yang diperuntukkan sebagai media tulis yang bermuatan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Isi surat edaran hanya berupa pemberitahuan dan bukan merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-udangan. Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir norma hukum, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari norma hukum yang ingin diberitahukan, sehingga Surat Edaran tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Beda halnya, dengan kedudukan Putusan MK sebagai interpretasi konstitusi yang berkedudukan sebagai hukum dasar keutamaan di Negara Indonesia. dan konstitusi termasuk peraturan perundang-undangan (Regeling). Sehingga, kedudukan SEMA tidak bisa menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Putusan MK ini hanya bisa di tindaklanjuti oleh DPR khususmya frasa pada pasal 268 ayat (3). Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya harmonisasi antara SE Nomor 07 Tahun 2014 dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 agar tercipta konsistensi dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Selain itu, disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang adalah: perlu melakukan perubahan terhadap frasa Pasal 268 ayat (3) UU 8 1981 menjadi "Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali" sesuai konsekuensi logis bahwa Mahkamah Agung wajib mencabut Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang menegaskan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi bagi pengembangan sistem peninjauan kembali dalam perkara pidana di Indonesia, serta sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Sholihah, Millatus 05020720018@student.uinsby.ac.id 05020720018
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Wijaya, Arif rifjaya2@gmail.com 2019077101
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Final and binding
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Publik Islam
Depositing User:	Millatus Shohihah
Date Deposited:	13 Jul 2024 14:43
Last Modified:	13 Jul 2024 14:43
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/71679

Actions (login required)

View Item