Penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia: studi atas Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zainuri, Ahmad (2023) Penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia: studi atas Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Ahmad Zainuri_02040422028.pdf Download (2MB)
	Text Ahmad Zainuri_02040422028_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 17 July 2027. Download (2MB)

Abstract

Problematika yang terjadi pasca dikeluarkannya Keppres Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial yang tidak memenuhi aspirasi dan keterlibatan public sehingga mengakibatkan pengakomodiran terhadap perlindungan HAM berat masa lalu dan perlindungan hak korban mengalami pro kontra di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penanganan pelaggaran HAM berat masa lalu dan mengkaji konstruksi penanganan hak korban di dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier dengan teknik analisis deskriptif dan teknik evaluative. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori hak asasi manusia, teori perundang-undangan, teori politik hukum dan teori kewenangan. Hasil penelitian ini adalah 1) penanganan hak korban telah diatur dalam ketentuan UUD NRI 1945 secara mendasar mengenai HAM, TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 yang membahas upaya penyelidikan korban, namun kewenangan Tim PPHAM dan Komnas HAM justru mengalami dualisme kewenangan. 2) Konstruksi hukum penanganan korban dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2022 dilakukan secara terburu-buru sehingga kejanggalan atas upaya pemulihan pemerintah dan gagalnya pemerintah dalam mewujudkan kepuasan terhadap perlindungan HAM berat masa lalu di Indonesia.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Zainuri, Ahmad ahmadzainuriibny@gmail.com 02040422028
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Tutik, Titik Triwulan tt_titik@yahoo.com 2029036801 Thesis advisor Mahir, Mahir mahir@uinsby.ac.id 2004127205
Subjects:	Hukum > Hukum Tata Negara Hak Asasi Manusia
Keywords:	HAM berat masa lalu; keputusan Presiden; hak asasi manusia
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Ahmad Zainuri
Date Deposited:	17 Jul 2024 03:28
Last Modified:	17 Jul 2024 03:30
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/71843

Actions (login required)

View Item