Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan nomor 35/g/2020/ptun.sby tentang pembatalan sertifikat hak pakai nomor 00010 kelurahan Pacarkeling

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hardiani, Siti Sri (2024) Tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan nomor 35/g/2020/ptun.sby tentang pembatalan sertifikat hak pakai nomor 00010 kelurahan Pacarkeling. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Siti Sri Hardiani_C94217103 OK.pdf Download (1MB)
	Text Siti Sri Hardiani_C94217103 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 24 July 2027. Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap putusan PTUN Nomor 35/G/2020/PTUN.SBY dan bagaimana tinjauan fiqh siya>sah terhadap putusan PTUN Nomor 35/G/2020/PTUN.SBY tentang pembatalan sertifkat hak pakai di kelurahan Pacarkeling. Penelitian hukum pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini mengumpulkan berbagai data dengan menggunakan teknik studi pustaka. Objek kajian primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan objek kajian sekunder meliputi penelitian dan pendapat para ahli serta teori-teori hukum yang tercantum dalam buku hukum. Bahan-bahan tersebut akan dianalisa secara deskriptif kualitatif dan disusun secara sistematis serta dikaji secara deduktif sehingga sapat menjadi sebuah penelitian mengenai analisis terhadap Putusan PTUN Nomor 35/G/2020/PTUN.SBY yang ditinjau dari wilayah al-mazalim. PTUN mempunyai kompetensi absolut untuk mengadili sengketa TUN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II merupakan Pejabat TUN yang menjalankan utusan pemerintahan. Rektor Universitar Negeri Surabaya mempunyai kualifikasi sebagai subjek Penggugat, karena Pemerintah sering bertindak sebagai twee petten yaitu sebagai wakil dari jabatan dan wakil dari badan hukum. Oleh karena itu Rektor Universitas Negeri Surabaya memiliki legal standing dan mempunyai kepentingan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam kajian fiqh siyasah terdapat lembaga peradilan yang dikenal sebagai wilayah al-mazalim, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam perbuatan kebijakan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa diharapkan peran peradilan TUN dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan terhadap pihak BPN dapat lebih teliti lagi dalam mengeluarkan sertifikat terutama sertifikat hak pakai. Agar tindakan yang seperti itu tidak berpotensi mengakibatkan kerugian pada pihak lain dikemudian hari.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Hardiani, Siti Sri sitisrihardiani96@gmail.com C94217103
Contributors:	Contribution Name Email NIDN UNSPECIFIED Tutik, Titik Triwulan tt_titik@yahoo.com 2029036801
Subjects:	Hak Milik Tanah Pendidikan > Penelitian Penelitian Peradilan
Keywords:	putusan; PTUN; pembatalan; hak pakai
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	SITI SRI HARDIANI
Date Deposited:	24 Jul 2024 03:26
Last Modified:	24 Jul 2024 03:26
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/72024

Actions (login required)

View Item