Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan hak Budget DPRD dalam penetapan APBD berdasarkan pasal 41 Junto Pasal 44UU no.12/2008 tentang pemerintahan daerah di Kota Pasuruan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ulfa, Mariam (2009) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan hak Budget DPRD dalam penetapan APBD berdasarkan pasal 41 Junto Pasal 44UU no.12/2008 tentang pemerintahan daerah di Kota Pasuruan. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mariam Ulfa_C03205061.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang berjudul Tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan hak budget DPRD dalam penetapan APBD berdasarkan pasal 41 jo pasal 44 Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang pemerintahan daerah di kota Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan hak budget DPRD Kota Pasuruan dalam penetapan APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2008 berdasarkan pasal 41 junto pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap palaksanaan hak budget DPRD Kota Pasuruan dalam penetapan APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2008 tersebut?. Data penelitian dihimpun melalui tehnik interview dan dokumentasi. Selanjutnya data-data dihimpun dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun sehingga tergambarkan obyek masalah secara rinci. Setelah itu Penulis melakukan analisis hukum Islam dengan menggunakan pola nalar deduktif, yaitu spesialisasi data-data yang bersifat umum dari pelaksanaan hak budget DPRD Kota Pasuruan dalam Penetapan APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2008 untuk menilai data-data yang bersifat khusus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hak budget DPRD Kota Pasuruan dalam penetapan APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2008 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Penetapan APBD ini dimulai dari pembuatan Kebijakan Umum APBD, PPAS dan pembahasan penetapan APBD. Penetapan APBD Kota Pasuruan tahun anggaran 2008 dalam penjadwalannya menyalahi Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 20 ayat 1. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengajukan rancangan APBD beserta dokumen-dokumennya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Namun di Kota Pasuruan hal ini dilakukan pada tanggal 7 Desember tahun sebelumnya, yaitu tahun 2007. Dalam hal ini pendistribusian APBD, tidak ada keseimbangan pembagian anggaran daerah, dimana sebagian besar dana dipergunakan pembangunan fisik, sedangkan sisanya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Dari 100% dana APBD khusus untuk kesehatan yang dialokasikan kepada RSUD Soedarsono, sebanyak 99,5% dipergunakan untuk pembangunan fisik dan 0,5% dipergunakan untuk masyarakat. Dalam tinjauan Fiqh siyasah, Pelaksanaan Hak Budget DPRD sudah sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah dalam pelaksanaan musyawarah, sebagaimana Ahl al-Halli wa al-‘Aqd yang selalu bermusyawarah dengan Amir al-Umaraâ atau Kepala Daerah dalam segala hal mengenai kemaslahatan umat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada DPRD Kota Pasuruan supaya lebih memasyarakatkan diri pada warga daerah Kota Pasuruan agar dapat lebih mengetahui persoalan hidup masyarakat sehingga dapat menentukan apa yang menjadi prioritas program pembangunan dan dapat menetukan besaran anggaran yang diperlukan. Dengan demikian DPRD dapat melaksanakan hak budgetnya secara maksimal.