Kekuatan hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal dalam perspektif fiqh Siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alifian, Mohammad Yusuf (2024) Kekuatan hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal dalam perspektif fiqh Siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Mohammad Yusuf Alifian_05020420040 OK.pdf Download (3MB)
	Text Mohammad Yusuf Alifian_05020420040 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 7 August 2027. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini akan berfokus membahas mengenai kekuatan hukum rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia serta perspektif Fiqh Siyāsah terhadap rekomendasi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dilakukan melalui pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah literature review (studi literatur), yang melibatkan analisis dan penelusuran secara rinci terhadap sumber-sumber informasi yang sudah ada dalam bentuk tulisan yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dengan mengimplementasikan sesuatu yang umum dan selanjutnya akan dikaitkan dengan aspek-aspek sesuatu yang khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman Republik Indonesia dikatagorikan kedalam bentuk pengawasan eksternal yang bersifat preventif dan represif. Selain itu kekuatan hukum dari sebuah Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia yang bersifat imperative, tidak diperkuat dengan memberikan kewenangan yang cukup besar untuk menindak tegas para Terlapor atau atasan terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini kemudian mengakibatkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman sering kali diabaikan oleh penyelenggara negara. Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Penulis menyarankan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Ombudsman Republik Indonesia, tidak hanya sebatas memberikan rekomendasi, tetapi juga melibatkan pemberian sanksi yang tegas sebagai bentuk penegakan hukum terhadap penyelenggara pelayanan publik yang terlibat dalam maladministrasi.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Alifian, Mohammad Yusuf alifianmyusuf@gmail.com 05020420040
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Hasyim, Muh. Fathoni mufah.hasyim@gmail.com 2010015601
Subjects:	Administrasi Hukum Islam Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Ombudsman; Lembaga pengawas external
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	MOHAMMAD YUSUF ALIFIAN
Date Deposited:	07 Aug 2024 06:52
Last Modified:	07 Aug 2024 06:52
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/72644

Actions (login required)

View Item