This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
A'laa, Faten (2024) Akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan desa: studi kasus peran badan permusyawaratan desa di Desa Nglandung Kabupaten Madiun. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
![[img]](https://digilib.uinsa.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Faten A'laa_10040120080.pdf Download (4MB) |
|
Text
Faten A'laa_10040120080_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 27 August 2027. Download (4MB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran Badan Pemasyarakatan Desa (BPD) terhadap akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran mengenai praktik akuntabilitas publik di tingkat desa, serta peran penting yang dapat dimainkan oleh BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip good governance, transparan, dan partisipatif kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Teknik Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Partisipan penelitian adalah anggota BPD, perangkat desa, dan masyarakat Desa Nglandung. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori akuntabilitas publik oleh Lawrence C Howard dan Jerome B McKinney dari segi dimensi akuntabilitas, mekanisme, tantangan, serta keseimbangan antara kekuasaan dengan akuntabilitas. Teori akuntabilitas publik membantu memahami pentingnya keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas. Berdasarkan data di lapangan, peneliti menemukan bahwasannya Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja dari perangkat desa dan telah menerapkan beberapa perannya dalam akuntabilitas publik terutama dalam hal partisipatif publik dan ikut andil dalam segala perencanaan, pelaksanaan, dan Pembangunan desa, selalu mengedepankan sikap netral dalam menjalankan perannya sebagai Lembaga yang menampung aspirasi masyarakat meskipun belum melaksanakan prinsip transparansi serta terdapat banyak tantangan dan kendala pada keterbatasan SDM.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | Politik Pemerintahan Legislatif |
||||||||
| Keywords: | akuntabilitas publik; tata kelola; bBadan permusyawaratan desa | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik | ||||||||
| Depositing User: | Unnamed user with email secretbig65@gmail.com | ||||||||
| Date Deposited: | 27 Aug 2024 06:51 | ||||||||
| Last Modified: | 27 Aug 2024 06:52 | ||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/72849 |
Actions (login required)
 |
View Item |
