Analisis fiqh siyasah dusturiyyah terhadap syarat kewajiban LHKPN bagi calon anggota legislatif terpilih dalam upaya pencegahan korupsi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syafa'ah, Rizka Amaliatus (2024) Analisis fiqh siyasah dusturiyyah terhadap syarat kewajiban LHKPN bagi calon anggota legislatif terpilih dalam upaya pencegahan korupsi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Rizka Amaliatus Syafa'ah_05020420047.pdf Download (9MB)
	Text Rizka Amaliatus Syafa'ah_05020420047_Full.pdf Restricted to Repository staff only until 29 August 2027. Download (9MB)

Abstract

Adanya beberapa nama calon anggota legislatif yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan polemik tersendiri dalam kontestasi pemilu 2024. Selain itu, dihilangkannya pasal terkait kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang notabenya merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi sebagai syarat pelantikan calon anggota legislatif terpilih juga menjadi penunjang akan protes masyarakat terhadap aturan terbaru yang dikeluarkan oleh KPU. Bersumber dari adanya permasalahan tersebut, ada dua topik utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pertama yakni urgensi dari adanya persyaratan kewajiban LHKPN bagi calon anggota legislatif terpilih. Kedua, yakni pandangan fiqh siyāsah dustūriyah mengenai adanya syarat kewajiban LHKPN bagi calon anggota legislatif terpilih sebagai salah satu upaya dalam pencegahan korupsi. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research, baik dari sumber bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang fokusnya pada konsep good governance dan undang-undang tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sedangkan untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model induktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa urgensi dari adanya syarat kewajiban LHKPN bagi calon anggota legislatif terpilih yakni meningkatkan tingkat kepatuhan lembaga legislatif akan adanya kewajiban LHKPN, yang memang sebelumnya dalam lima tahun terakhir merupakan lembaga dengan presentase tingkat kepatuhan terendah dalam kepatuhan pelaporan LHKPN. Selain itu masih tingginya presentase korupsi di lembaga legislatif menjadikan perlunya upaya pencegahan dan penanganan berupa LHKPN sebagai alat controlling. Keberlakuan LHKPN sebagai suatu aturan controlling tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan dan konsep good governance dalam penyelenggaraan suatu negara. Sedangkan dalam ranah fiqh siyāsah, kebijakan aturan LHKPN sesuai dengan adanya konsep riqābatul ummah yang merupakan representasi pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar dan kemaslahatan. Sejalan dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil penelitian tersebut yakni: Pertama, diharapkan pemerintah atau utamanya KPU mencantumkan kembali syarat LHKPN pada peraturan terbaru guna meningkatkan kualitas pemilihan dan memaksimalkan upaya pencegahan korupsi melalui pemberlakuan LHKPN. Kedua, perlu dibentuk aturan atau sanksi yang lebih tegas terkait ketidakpatuhan LHKPN guna meningkatkan presentase kepatuhan pelaporan LHKPN. Utamanya aturan sanksi ketidakpatuhan LHKPN yang dikhusukan untuk lembaga legislatif, baik itu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun DPD.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Syafa'ah, Rizka Amaliatus rizkasyafaah380@gmail.com 05020420047
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Mardiyanto, Ibnu imardiyanto7@gmail.com 198703152020121009
Subjects:	Hukum Islam Hukum Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	LHKPN; harta kekayaan penyelenggara negara; lembaga legislatif; pencegahan korupsi; fiqh siyasah
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Rizka Amaliatus Syafa'ah
Date Deposited:	29 Aug 2024 07:07
Last Modified:	29 Aug 2024 07:07
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73030

Actions (login required)

View Item