Pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Riyanto, Alvina Damayanti (2024) Pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Alvina Damayanti Riyanto_05020320031 full.pdf Restricted to Repository staff only until 27 September 2027. Download (2MB)
	Text Alvina Damayanti Riyanto_05020320031.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini diangkat dari berbagai masalah terkait tindak pidana yang dilakukan oleh para pengguna jasa seks komersial, dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 pengguna jasa pekerja seks komersial hanya dapat dijerat apabila dia telah menikah dan merupakan delik aduan. Hingga saat ini pengguna jasa pekerja seks komersial hanya dapat diatur dalam Peraturan Daerah masingmasing seperti Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 tahun 2014 dimana peberlakukan peraturan ini terbatas secara regional. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam melalui studi Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab masalah ini yaitu penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum dengan menggunakan penelusuran studi pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case aproach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Sumber penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif yang disusun secara induktif sehingga menjadi data yang konkrit terkait pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja jasa pekerja seks komersial dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. Hasil penelitian ini terdapat dua kesimpulan yaitu dalam hukum positif seperti Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Keamanan Masyarakat, dimana apabila ada seseorang yang menggunakan jasa pekerja seks komersial dapat mempertanggungjawabkan pidana kurungan selama 6 (Bulan) dan denda maksimal sejumlah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai hukuman pokok. Kesimpulan yang kedua, seseorang yang melakukan atau menyewa jasa pekerja jasa seks komersial atau sama dengan melakukan zina dalam perspektif hukum pidana islam, dapat dikenakan hukuman berupa jilid atau cambuk 100 kali bagi pezina gahiru muhshan dan rajam bagi pezina muhshan. Diharapkan agar peraturan daerah yang mengatur mengenai prostitusi terutama bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna jasa pekerja seks komersial dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperbaharui perundangundangan yang mengatur mengenai prostitusi di indonesia sehingga dalam hal penegakan, penertiban dan pemberantasan para pengguna jasa pekerja seks komersial dalam bisnis praktik prostitusi konvensional akan lebih efektif dan merata.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Riyanto, Alvina Damayanti damayantialvina122@gmail.com 05020320031
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Warjiyati, Sri warjiyatisri@gmail.com 2026086802
Subjects:	Hukum Islam
Keywords:	Pidana; jasa pekerja seks; hukum positif; hukum pidana Islam
Depositing User:	S. H Damayanti Alvina
Date Deposited:	27 Sep 2024 08:24
Last Modified:	27 Sep 2024 08:24
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/73370

Actions (login required)

View Item