Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Uupk) Terhadap Jual Beli Barang-Barang Bermelamin

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ummah, Syifaul (2009) Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Uupk) Terhadap Jual Beli Barang-Barang Bermelamin. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Noviana Nur Faridha_C02205027.pdf
Download (680kB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/7736

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian literatur tentang Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap Jual Beli Barang-barang Bermelamin. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai, apa akibat penggunaan barang-barang bermelamin, bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang jual beli barang-barang bermelamin dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli barang-barang bermelamin. Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui bacaan dan kajian teks yang berhubungan dengan jual beli barang-barang bermelamin yang selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif dan deskriptif. Melamin adalah hasil dari persenyawaan zat kimia beracun, yakni senyawa organik yang sering dikombinasikan dengan formalin untuk memproduksi melamin resin yang sintetis polimer yang tahan api dan panas namun berbahaya bagi kesehatan. ransaksi jual beli barang-barang bermelamin yang terjadi dalam skripsi ini dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang dengan konsumen selaku pihak pembeli seperti pada umumnya tidak ada perbedaan. Disamping tidak memenuhi salah satu syarat dari objek akad dan kriteria barang yang aman untuk dikonsumsi bagi tubuh, transaksi jual beli barang-barang bermelamin ini pernah dijumpai baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits walaupun objeknya berbeda, sehingga ada alasan untuk menghindari atau menghalangi transaksi ini. Melalui pembahasan dan analisis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa: ketentuan hukum Islam tidak membolehkan transaksi jual beli barang-barang bermelamin ini terjadi karena salah satu syarat dari objek akad tidak terpenuhi, yakni objek akadnya dinyatakan berbahaya dan tidak aman dan sehat bila digunakan. Sedangkan menurut ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga tidak membolehkan jual beli barang-barang bermelamin karena barang-barang bermelamin sedikit banyak mengandung bahan berbahaya (melamin dan formaldehida) yang akan membahayakan setiap konsumen yang menggunakannya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para konsumen diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian akan bahaya menggunakan barang-barang bermelamin dan hendaknya lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan diri dan keluarga. Bagi pedagang diharapkah tidak menjual barang-barang yang membahayakan nyawa pembeli sedangkan bagi pelaku usaha diharapkan mau mengalihkan dan menghentikan produktivitas produknya agar memproduksi barang yang lebih bermanfaat dan tidak membahayakan bagi konsumen.