This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Ayuningtyas, Vira (2024) Politik dinasti pemilihan kepala Desa Randugede Kec. Plaosan Kab. Magetan Jawa Timur dalam perspektif demokrasi konstitusional. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
|
Text
Vira Ayuningtyas_02040422026 OK.pdf Download (14MB) |
|
|
Text
Vira Ayuningtyas_02040422026 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 18 December 2028. Download (14MB) |
Abstract
Pemilihan Kepala Desa, menawarkan kesempatan untuk memperbarui desa. Hasil dari Pemilihan Kepala Desa mencerminkan jabatan politik yang memiliki legitimasi dan kekuasaan di Desa Randugede Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Jawa Timur, terjadi praktik politik dinasti mulai tahun 1965 tahun hingga sekarang meskipun ada satu periode yang dipimpin orang lain yang bukan dari keluarga. Kepala Desa di Desa Randugede dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (sociolegal research) atau penelitian hukum sosiologis. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data diantaranya wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi. Dalam menganalisa, penelitian ini menggunakan metode kulitatif analisis. Hasil penelitian ini menghasilkan: pertama praktek politik dinasti dalam Pemilihan Kepala Desa Randugede dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala Desa pertama dari dinasti politik ini telah membangun jaringan kekuasaan yang kemudian berhasil dipertahankan dan diperkuat oleh generasi-generasi berikutnya dalam dinasti tersebut. Masyarakat memiliki pertimbangan diantaranya kepemimpinan yang kuat, pengalaman, serta kemampuan dalam membawa stabilitas dan kontinuitas pemerintahan sehingga masyarakat cenderung memilih kembali calon dari keluarga yang sama. Kedua, Praktik politik dinasti di desa Randugede pada dasarnya bertentangan dengan prinsip dasar dari demokrasi konstitusional yang dijamin oleh berbagai undang-undang, yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa. Meskipun UU pada periode awal (seperti UU 19/1965 dan UU 5/1979) memberikan ruang bagi praktek politik dinasti dengan sistem yang tidak sepenuhnya demokratis, UU yang lebih modern (seperti UU 6/2014 dan yang diperkirakan dalam UU 3/2024) berusaha memperbaiki sistem dengan mendorong demokrasi langsung dan transparansi dalam pemilihan kepala desa.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
| Item Type: | Thesis (Masters) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: |
|
||||||||||||
| Contributors: |
|
||||||||||||
| Subjects: | Demokrasi Pemilihan Umum |
||||||||||||
| Keywords: | Politik Dinasti; Pemilihan Kepala Desa; Demokrasi Konstitusional | ||||||||||||
| Divisions: | Program Magister > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||||||
| Depositing User: | Vira Ayuningtyas | ||||||||||||
| Date Deposited: | 18 Dec 2025 03:47 | ||||||||||||
| Last Modified: | 18 Dec 2025 03:47 | ||||||||||||
| URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/77950 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
