Tinjauan fiqih siyasah terhadap sistem PEMILU Proporsional Terbuka dalam penguatan keanggotaan DPR RI

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sumhari, Sumhari (2009) Tinjauan fiqih siyasah terhadap sistem PEMILU Proporsional Terbuka dalam penguatan keanggotaan DPR RI. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Sumhari_C03205013_.pdf
Download (728kB)

Abstract

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI. Skripsi Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI. Dengan menggunakan fiqih siyasah sebagai pisau analisis. Data penelitian di himpun melalui pembacaan dan kajian teks study kepustakaan (library research) maka sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah buku-buku, literatur, Koran, internet dan sebagainya. Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitik pola pikir yang digunakan adalah deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dalam Undang-Undang pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewam perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Begitu juga dalam Islam pengangkatan atau pemilihan dalam Islam seperti pengangkatan Abu Bakar diangkat melalui pemilihan dalam satu musyawarah terbuka, terutama oleh lima tokoh yang mewakili semua unsur utama dari masyarakat islam pada waktu itu, yakni Muhajirin dan Ansar, baik dari suku khazraj maupun dari suku Aus. Meskipun karena keadaan yang mendesak banyak tokoh-tokoh masyarakat yang lain tidak dikutsertakan dalam perundingan itu. Pemilihan umum adalah salah satu hak azasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak azasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan azas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Dengan sistem proporsional terbuka, yang tampil pada Pemilu kali ini cukup dikenal masyarakat atau dikenal konsituennya. Dengan begitu, rakyat pemilih tahu yang dipilihnya, tidak seperti membeli kucing di dalam karung, sebagaimana yang kerap kita lakukan. Dengan cara ini, maka jangan harap akan muncul orang-orang yang tidak dikenal, karena ia pasti tidak akan dipilih. Hanya persoalannnya, apakah cara ini telah menjawab pertanyaan yang paling hakiki dari masyarakat. Sejalan dengan kesimpulan diatas kepeda pemegang kekuasaan disarankan hendaknya para wakil rakyat tidak mengedepankan kepentingan dirinya sendiri karena pada dasarnya kekuasaan yang mereka miliki dibatas oleh UUD 1945 dan hendaknya dengan diterapkan Parliamentary threshold kinerja lembaga perwakilan rakyat akan lebih baik dalam mendukung sistem tersebut yang sedang berlaku.