Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria terhadap Kasus Sewa-Menyewa Tanah Sawah Menjadi Tambak di Desa Mojopurogede kecamatan Bungah kabupaten Gresik.

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rohman, M. Fathur (2009) Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria terhadap Kasus Sewa-Menyewa Tanah Sawah Menjadi Tambak di Desa Mojopurogede kecamatan Bungah kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M. Fathur Rohman_C32205007.pdf
Download (2MB)

Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/8043

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitihan lapangan tentang Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Kasus Sewa-Menyewa Tanah Sawah Menjadi Tambak Di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Penelitihan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah yang dijadikan tambak di Desa Mojopurogede Kec. Bungah Kab. Gresik. Dan untuk mengetahui kasus sewa-menyewa tanah sawah yang dijadikan tambak tersebut terdapat penyimpangan atau tidak dari hukum Islam dan hukum positif dalam hal ini adalah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).Data penelitian dihimpun melalui pembacaan buku-buku dan wawancara dengan para pemilik tanah (pihak yang menyewakan) yang berjumlah 6 (enam) orang dan pihak penyewa yang berjumlah 3 (tiga) orang.Pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah dijadikan tambak yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah kabupaten Gresik, adalah tidak menggunakan hukum adat tetapi sudah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dengan bukti adanya surat perjanjian yang di saksikan oleh beberapa orang saksi dan dilakukan dihadapan Kepala Desa setempat.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengenai praktek pelaksanaan sewa-menyewa tanah sawah dijadikan tambak di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik adalah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam karena praktek sewa-menyewa tersebut adalah termasuk dalam kategori bermuamalah dalam Islam yang hukumnya adalah mubah (diperbolehkan). Dan apabila ada suatu kasus (masalah) dalam praktek sewa-menyewa tersebut adalah juga tidak bertentangan dengan hukum Islam karena untuk menyelesaikan kasus (masalah) tersebut yakni dengan bermusyawarah. Sedangkan ketentuan menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara garis besar adalah juga tidak menyimpang, karena akad atau perjanjiannya dituangkan dalam surat perjanjian yang disaksikan oleh beberapa saksi di hadapan Kepala Desa setempat.Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka perbuatan yang berhubungan dengan bermuamalah adalah sangat dianjurkan, dengan ketentuan apabila ada kesepakatan dalam perjanjian maka harus di laksanakan.