Kepemimpinan dalam partai Demokrat perspektif politik Islam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zubaidi, Achmad (2009) Kepemimpinan dalam partai Demokrat perspektif politik Islam. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Achmad Zubaidi_C02304048.pdf
Download (669kB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana model kepemimpinan dalam partai Demokrat?, dan bagaimana pandangan politik Islam terhadap kepemimpinan dalam partai Demokrat?. Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian lapangan, selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis-deskriptif dengan kerangka pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pertama, model kepemimpinan dalam partai Demokrat menganut demokrasi pancasila. Sebagaimana disadari bahwa, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka, dan menganut sistem konstitusionil. Pada dasarnya demokrasi menempatkan kedaulatan ditangan rakyat. Oleh sebab itu, demokrasi yang dipahami partai Demokrat, sebagai upaya sebesar-besarnya menghargai aspirasi-aspirasi rakyat, demi mensejahterakan rakyat sebagai tujuan dari demokrasi itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, Model kepemimpinan demokrasi pancasila yang dianut partai Demokrat terdapat perbedaan praktek dengan kepemimpinan dalam sejarah pemerintahan Islam yang dipraktekkan Nabi Muhammad dan khulafa' al rasyidin. Akan tetapi, pada hakikatnya tidak bertentangan, karena keduanya sama-sama memperjuangkan keadilan dan hak-hak rakyat. Bahkan Kuntowijoyo berpendapat, bahwa pancasila merupakan obyektifitas Islam. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepeda pemegang kebijakan dan kader-kader partai Demokrat disarankan: Pertama, untuk lebih maksimal dalam merealisasikan konsep kepemimpinan demokratis dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak rakyat demi tercapainya kesejahteraan bersama. Kedua, dalam melaksanakan kepemimpinanya tetap berpgang teguh pada nilai-nilai keagamaan dan keindonesian sebagai landasan moral dalam berpolitik.