Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan daerah: studi putusan mk nomor 92/puu-x/2012

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kamaluddin, Farhan (2025) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penguatan fungsi legislasi dewan perwakilan daerah: studi putusan mk nomor 92/puu-x/2012. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

	Text Farhan Kamaluddin_ 05010421008 OK.pdf Download (3MB)
	Text Farhan Kamaluddin_ 05010421008 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 1 September 2028. Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-X/2012, ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, yaitu ilmu ketatanegaraan dalam Islam. Sebagaimana diketahui, sebagai wakil daerah di tingkat nasional, DPD memiliki kewenangan yang terbatas dalam pembentukan undang-undang. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ditegaskan bahwa DPD memiliki posisi yang sejajar dalam proses legislasi pada bidang-bidang tertentu, meskipun kewenangannya belum mencakup tahap pengambilan keputusan akhir. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 terhadap fungsi legislasi DPD; (2) mengkaji relevansi penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam perspektif siyasah dusturiyah; serta (3) mengevaluasi sejauh mana penguatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, representasi, dan musyawarah dalam tata kelola pemerintahan yang islami. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur keislaman klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan siyasah dusturiyah. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara mendalam hubungan antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam dalam konteks penguatan kewenangan lembaga perwakilan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 menguatkan fungsi DPD dalam tahapan pembentukan undang-undang, terutama dalam memberikan pendapat, ikut membahas, dan menyampaikan usulan pada materi tertentu yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, penguatan fungsi ini sejalan dengan prinsip syura (musyawarah), keadilan (‘adalah), dan amanah, di mana setiap elemen masyarakat, termasuk perwakilan daerah, memiliki hak dan peran dalam pengambilan kebijakan publik.
Meskipun terdapat penguatan secara normatif, implementasi kewenangan legislasi DPD masih menghadapi tantangan struktural dan politik, seperti dominasi DPR dalam proses legislasi dan belum optimalnya pengakuan terhadap usulan DPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan melalui reformasi hukum, penguatan kapasitas kelembagaan, dan penataan mekanisme legislasi yang lebih inklusif agar penguatan fungsi legislasi DPD tidak berhenti pada tataran putusan hukum, melainkan juga terealisasi secara nyata dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Creators:	Creators Email NIM Kamaluddin, Farhan kamaluddinfarhan760@gmail.com 05010421008
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Rohmad, Ahmad Khubby Ali goesbobby@mail.com 2020097801
Subjects:	Hukum Islam Politik Pemerintahan Legislatif
Keywords:	Legislasi Dewan Perwakilan Daerah; Dewan perwakilan rakyat
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Farhan Kamaluddin Farhan Kamaluddin
Date Deposited:	01 Sep 2025 06:49
Last Modified:	01 Sep 2025 06:49
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/83867

Actions (login required)

View Item